PELOTOTI KPU !

134
FIN

Bawaslu dan DKPP Respon Dugaan Kecurangan

RadarPriangan.com, JAKARTA- Serangan dan tuduhan dugaan kecurangan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dokumen C1 mendapat respon dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Kedua lembaga itu menegaskan akan terus memantau kinerja penyelenggara guna memastikan suara masyarakat tidak disalahgunkan selama proses rekapitulasi.

Anggota DKPP Alfitra Salamm mengatakan, selama ini pihaknya selalau mengingatkan penyelenggara maupun pengawas untuk bekerja sesuai prosedur.

“Kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara, khususnya KPU, Bawaslu juga, jangan coba main-main dalam rekapitulasi dan penghitungan real count ini,” ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta, kemarin (21/4).

Alfitra menambahkan, jika ada laporan dugaan pelanggaran kode etik dari jajaran KPU dan Bawaslu hingga level kelurahan, maka pihaknya tidak segan melakukan penindakan. Saat ini sendiri, sudah ada satu laporan yang diproses DKPP. Yakni dua anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia. Jika dalam peradilan etik terbukti melakukan kesalahan akan diberhentikan.

Pria kelahiran Riau itu juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif melakukan pengawasan. Jika ada pihak penyelenggara yang berbuat nakal dalam rekapitulasi, dia meminta untuk tidak segan-segan melakukan pelaporan. “Kami dari DKPP, 24 jam siap menerima laporan di Jalan Thamrin,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, saat ini, jajaran pengawas melakukan pengawasan terhadap proses rekaputulasi yang dilakukan jajaran KPU. Saat ini, Panitia Pengwasan Pemilihan Kecamatan (Panwascam) pun memantau penuh rekapitulasi di tingkat kecamatan. “Pengawasan kami bersifat melekat,” ujarnya.

Meski sudah ada pengawasan Bawaslu, Abhan mengajak masyarakat untuk ikut membantu proses pengawasan. Dia menilai, semakin banyak yang memantau, maka akan semakin baik.

“Jangan sampai kalau ada hal yang tidak diinginkan, misalnya ada data salah, kemudian tanpa terkoreksi,” kata mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah tersebut.

Sebelumnya, kekeliruan angka di situng ramai dibicarakan di media sosial. Di TPS 17 Jempong Baru Sekarbela, Kota Mataram, suara Prabowo Sandi tertulis 159 di Situng, meski di C1 tercatat 189 suara. Kemudian di TPS 093 Bidara Cina Jakarta Timur, suara Prabowo Sandi tercatat 56 suara meski di C1 tertulis 162.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui adanya sejumlah kasus kesalahan dalam rekapitulasi melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Namun Arief menyebut bukan kesengajaan melainkan faktor human eror. Apalagi, selama masa pemilu, penyelenggara bekerja secara maraton.

“(Mereka bekerja sampe jam 12 malem. Paginya masih lanjut lagi, ini akan terus berlanjut,” ujarnya.

Oleh karenanya, Arief mengajak semua kalangan untuk sama-sama melakukan pengawasan. Sehingga jika terjadi kesalahan, bisa dilakukan koreksi.
“Kalau ada kesalahan ya sama-sama kita berikan informasinya, nanti kita akan lakukan koreksi,” kata pria asal Surabaya tersebut.

Arief juga menjanjikan, jika diketahui ada jajarannya yang sengaja melakukan penyimpangan, pihaknya tidak akan ragu-ragu untuk memproses.

“Nanti saya serahkan pada DKPP kalau misalkan ada unsur yang memang dia sengaja berbuat salah,” terangnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Rudiantara mengimbau masyarakat terus mengawal rekapitulasi yang dilakukan KPU. Tentunya dengan cara yang positif. Salah satunya, adalah dengan membuat keadaan saat ini semakin kondusif. Caranya, adalah dengan tidak menyebarkan hoaks, dan ujaran kebencian.

“Kota hormatilah teman-teman ini, sudah bekerja keras masih saja dilempari hoaks,” ucap Rudiantara.

Sebab, selama delapan bulan ini produksi hoaks di media sosial meningkat drastis. Hal tersebur dimonitor Rudiantara, dari pertama kali kampanye dilakukan. Bahkan, hingga di hari pemungutan suara tanggal 17 April lalu. Menurutnya, ini merupakan kejadian yang sangat memprihatinkan.

“Tanggal 17 kemarin yang soal pileg sudah reda hoaksnya, tapi kalau soal pilpres masih terus meningkat,” jelasnya.

Rudiantara juga meminta masyarakat untuk tidak terlalu tegang melihat perhitungan cepat. Dia mengimbau warga untuk menunggu hasil yang lebih kompeten. Yakni, rekapitulasi yang mulai dilakukan KPU dari kemarin. Karena semua dilakukan secara manual, maka akan membutuhkan prosea yang cukup panjang.

Mereka harus mengunggah dokumen-dokumen tersebur, untuk kemudian dikirim ke server KPU. Data tersebut nantinya akan ditabulasi menjadi rekapitulasi nasional.

“KPU ini kan memang lembaga yang independen untuk menyelenggarakan pemilu, makanya harus kita hormati,” imbuh Rudiantara. (far/khf/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here