PAN Belum Siap Oposisi

111

RadarPriangan.com, JAKARTA – Pertemuan Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara saat pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada Rabu (24/4) menimbulkan berbagai tafsir di seluruh elemen publik Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) mengatakan bahwa alur politik Indonesia itu sangat dinamis dan tidak kaget jika suatu hari Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

“Politik itu dinamis dan sangat cair. Jangan aneh dan jangan heran jika nanti masuk barisan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin (MA). PAN masih belum siap menjadi oposisi, belum siap untuk tidak berkuasa. Oleh karena itu, sangat rasional jika PAN nanti pindah haluan, meninggalkan Prabowo-Sandi dan merapat ke Jokowi-MA,” ujarnya ke Fajar Indonesia Network di Jakarta, Jumat (26/4).

Menurut Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) ini, koalisi partai di Republik Indonesia ini sangat rentan, disebabkan koalisi partai di Indonesia bukanlah perkumpulan ideologi.

“Dan koalisi di Indonesia. Bukanlah koalisi ideologis. Termasuk koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Sandi. Jangan aneh jika koalisinya mudah goyah. Dan koalisi di Indonesia masih berdasarkan kepentingan dan pragmatisme,” imbuhnya.

Terpisah, Wakil Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Moeldoko mengatakan, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin untuk bergabung satu dengan lainnya.

“Itu dinamis, namanya politik tidak ada yang stagnan. Itu kan baru tahapan silaturahmi,” ujar Moeldoko di Jakarta

Lebih lanjut, Moeldoko menilai bergabungnya PAN ke partai mendukung Jokowi -Ma’ruf sangat mungkin saja terjadi, mengingat dalam menciptakan pemerintahan yang stabil dan kuat dibutuhkan dukungan oleh lembaga lain, seperti DPR.

“Dengan kekuatan ada sekarang, bisa saja politik bersifat dinamis. Bisa saja 60 persen, bisa 70 persen, bisa 80 persen (partai di DPR dukung Jokowi ). Itu dinamis,” tambahnya.

Di lain sisi, Moeldoko menilai pemerintah juga memerlukan oposisi untuk menjalankan roda pemerintahan yang seimbang disebabkan tak elok jika tidak seimbang.

“Harus check and balances. Maka, harus ada yang posisi, itu juga diperlukan. Karena kalau enggak, kurang bagus. Tetapi juga diperlukan kekuatan yang lebih dominan, karena untuk mengelola sebuah kebijakan itu, perlu sebuah dukungan politik yang kuat,” tuturnya.

Masih Berkoalisi

Sementara itu, Koordinator Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Paslon Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pertemuan itu wajar karena kapasitas Zulkifili sebagai pimpinan MPR.

“Wajar saja, Pak Zul kan hadir dalam acara pelantikan Gubernur (pelantikan Gubernur Maluku), beliau hadir secara formal sebagai ketua MPR, jadi bagi kami di BPN, ya biasa saja,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil juga menepis pernyataan Waketum PAN Bara Hasibuan yang bicara soal reposisi atas pertemuan Zulkifli dan Jokowi.

Menurut Dahnil, tidak ada pembicaraan politik saat pertemuan keduanya berlangsung. “Informasi yang kami terima, justru tidak ada bicara reposisi atau politik lainnya,” pungkasnya.(by/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here