Pajak PJU Kota Banjar segera Naik

186
ilustrasi

RADARPRIANGAN.COM – Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar akan segera menerapkan penyesuaian pajak penerangan jalan umum (PJU) yang dibebankan ke rekening listrik masyarakat, pengusaha dan industri.

Dketahui, besaran pajak yang tadinya tiga persen akan naik menjadi enam persen, dan ditargetkankan diterapkan mulai April.

Menurut Kepala UPT Ketenagalistrikan Dinas PUPRPKP Kota Banjar Asep Bunyamin, kenaikan pajak PJU sudah harus dilakukan. Jika bertahan di angka tiga persen, pemerintah kota selalu keteteran dalam pembayaran beban listrik PJU kepada PLN.

“Kalau tetap di angka tiga persen itu PAD sekitar Rp250 jutaan. Sementara beban yang harus dibayar juga ke PLN nominalnya kurang lebih sama bahkan kurang. Untuk itu pajak PJU naik supaya ada pemasuk PAD juga untuk kas daerah,” ungkap Asep saat dihubungi, pekan lalu.

Kasubid Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar Jodi mengatakan, proses penyesuaian tinggal menunggu tandatangan wali kota serta realisasi penarikan pajak oleh PLN. Target, penyesuaian pajak itu diterapkan bulan ini.

”Mudah-mudahan, penyesuaian bulan ini, da semuanya tergantung PLN,” ungkapnya

Menurut Jodi, pihaknya saat ini tengah menyiapkan seluruh berkas yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan kepada PLN. Nantinya, PLN yang akan menerapkan pemungutan pajak tersebut yang dibayarkan langsung oleh pelanggan melalui pembayaran listrik.

“Apabila kelengkapan dirasa cukup, maka sudah bisa diterapkan,” imbuhnya

Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kota Banjar Heri Sapari mengatakan, penyesuaian pajak PJU harusnya dimulai sejak Januari sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tarif Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) sebesar 6 persen, dari sebelumnya 3 persen.

“Terlambat sebenarnya karena harus ada beberapa persyaratan seperti proses sosialisasi ke masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media massa yang baru diminta pihak PLN. Kalau sesuai perda harusnya bisa diterapkan Januari 2019,” jelasnya.

Manajer Unit Layanan Terpadu PLN Kota Banjar Rudi Pamungkas mengatakan penyesuaian pajak PJU masih dalam proses.

“Kemarin masih ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemerintah kota, salah satunya sosialisasi itu. Kemudian untuk peningkatan pelayanan imbas dari kenaikan pajak PJU ini pasti menjadi prioritas kami dalam melayani masyarakat dan pelanggan PLN,” terang Rudi.

Warga Kecamatan Purwaharja Andi Maulana mengatakan kenaikan pajak PJU merupakan hal wajar, mengingat daerah lain sudah di atas enam persen.

Namun dia meminta pelayanan listrik PLN semakin ditingkatkan terutama konsistensi jaringan listrik supaya tidak byarpet atau sering padam.

“Pajak dibebankan kepada masyarakat otomatis pelayanan harus semakin ditingkatkan karena bagaimana pun juga pajak dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Feed back-nya harus terasa semakin baik bagi masyakat,” kata dia.

Sementara Asep, warga Kelurahan Mekarsari juga meminta PLN semakin meningkatkan pelayanannya. “Sosialisasi yang gencar supaya masyarakat tidak kecewa ketika ada pemadaman bergilir,” harapnya. (mg1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here