NJOP Di Garut Paling Rendah, Bapenda Lakukan MoU dengan FISIP UNPAD

209

Garut – NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di Kabupaten Garut dinilai paling rendah bila
dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kabupaten Garut melakukan berbagai upaya untuk kembali memulihkan harga NJOP ke
pasaran.

Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan UNPAD Jatinangor melaksanakan
penandatangan Perjanjian Kerjasama dengan FISIP UNPAD tentang Kajian Penyesuaian
NJOP, sebagai salah satu Kegiatan dalam proyek perubahan.

“Untuk peningkatan PAD dari BPHTB jg diadakan Kerjasama dengan FISIP UNPAD untuk pengkajian NJOP yg saat ini jauh ketinggalan dengan Harga pasaran Tanah dan Bangunan”, ucapnya kata Kepala Bapeda U Basuki Eko, Jumat (2/11).

Sementara itu, Mengantisipasi kebocoran pajak pendapatan dari sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta banyaknya kebocoran pembayaran pajak pada sektor tersebut. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan MoU dengan Kantor Pertanahan Badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Garut.

Menurutnya mengatakan bahwa kerjasama dengan BPN ini memang awalnya karena banyak kebocoran pajak pada sektor jual beli tanah dan bangunan. Maka dari itu, melihat potensi yang besar pada sektor BPHTB ini menjadikan prioritas untuk melakukan MoU dengan Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Garut.

“Memang kita sering kali  kecolongan ketika ada transaksi bayar pajak BPHTB (Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sering kali dimainkan”, katanya.
Tidak jarang juga oleh oknum-oknum tertentu nilai transaksinya direkayasa jauh dibawah
harga pasaran dan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) padahal tanah tersebut berada di lokasi
yang potensial.

Untuk itu, kata Eko kita melakukan kerjasama dengan BPN dalam rangka membangun
sinergitas pengelolaan BPHTB dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sertifikasi
tanah.

Jadi kata Eko dengan adanya sinergitas ini akan menutup kemungkinan bagi para oknum
untuk melakukan berbagai kecurangan dari berbagai pajak tanah dan bangunan. Dengan
adanya sinergitas inu juga adanya rekonsiliasi data antara BPN dan Bapenda.
“Sehingga ketika adanya perbedaan pembayaran pajak sering kali tidak diketahui masing-
masing intansi”, katanya.

Namun, dengan adanya sinergitas ini adanya keksesuaian data antara BPN dan Bapenda.
“Jadi ketika adanya pembayaran pajak pembelian tanah dan bangunan tapi tidak sesuai maka tidak akan keluar sertifikat tanah dan bangunan”, ucapnya.

Karena di Bapenda sendiri ada tim lapangan untuk melakukan cros cek bila tidak adanya
kekseuaian data dari pemohon.

Tidak hanya itu, pihaknya juga membuat Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negri Garut untuk menindak lanjuti temuan-temuan dari Bapenda yang melakukan penunggakan pajak maupun pengemplang pajak.

“Ada puluhan  pengemplang pajak, dari berbagai jenis pajak yang sudah kita periksa nanti
kita  serahkan ke kejari untuk ditindaklanjuti”, ucapnya.(bow)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here