Nama CJH Tambahan Segera Diumumkan

137

RadarPriangan.com, JAKARTA– Tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu kursi akhirnya dipastikan diterapkan tahun ini. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dalam satu dua hari lagi, nama calon jamaah haji (CJH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) kuota tambahan akan diumumkan.

Keterangan tersebut disampaikan Lukman usai membuka pembekalan terintegrasi petugas haji Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Selasa malam (23/4). Dia menegaskan sampai sekarang belum ditetapkan jadwal pelunasan BPIH untuk mengisi kuota tambahan.

“Diumumkan dahulu nama-nama calon jamaah yang berhak melunasi. Setelah itu dalam waktu dekat juga, diumumkan jadwal pelunasannya,” kata Lukman.

Dia menjelaskan adanya tambahan kuota sepuluh ribu tersebut, menghadirkan tantangan tersendiri. Antrian sejumlah layanan haji diprediksi bakal terjadi. Seperti antrian pemberangkatan jamaah dari Makkah menuju Arafah atau masyair.

Dia menjelaskan penggunaan bis saat itu juga dibatasi. Pemberangkatan menuju Arafah dijalankan dalam tiga gelombang. Yakni pagi, siang, dan menjelang maghrib.

Terkait dengan anggaran untuk tambahan haji tersebut, pembahasannya sudah diselesaikan antara pemerintah bersama Komisi VIII DPR. Lukman mengatakan untuk merealisasikan tambahan 10 ribu kuota haji itu, dibutuhkan tambahan BPIH hingga Rp353,72 miliar.

Biaya ini dikumpulkan dari beberapa sumber. Seperti efisiensi pengadaan Riyal Arab Saudi (SAR) oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2019 sebesar Rp65 miliar.

Kemudian dari realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Makkah sebesar Rp50 miliar. Serta efisiensi atau tambahan nilai manfaat BPKH sebesar Rp55 miliar.

“Tambahannya yang dari APBN itu sekitar Rp183,7 miliar sekian,” imbuh Lukman.

Kemenag juga sudah membagi distribusi tambahan kuota itu. Sebanyak 25 persen dari tambahan atau sebanyak 2.500 kuota akan diberikan untuk CJH lansia. Kemudian 2.500 kuota untuk pendamping lansia dan 5.000 kuota untuk daftar tunggu di masing-masing provinsi. “Kuota provinsi dibagi secara proporsional,” kata Lukman.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menyatakan semula BPKH menyebutkan tidak memiliki uang tunai. “Tugas BPKH itu menyiapkan uangnya. Bukan membantah DPR,” kata politisi PAN itu. Dia bersyukur akhirnya sudah ada solusi terkait tambahan anggaran haji untuk tambahan kuota 10 ribu. (wan/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here