Meski Pesimistis, Aktivis Lingkungan: Sanksi Tipiring Harus Diberlakukan

21
Salah satu warga membuang sampah di pinggir jalan Kadungora. (Dok. RADAR GARUT)

RadarPriangan.com, GARUT – Mengenai rencana Pemerintah Kabupaten Garut dalam memberlakukan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pihak-pihak yang membuang sampah sembarangan, nampaknya mendapat respon dari kalangan masyarakat. Ada yang setuju, adapula yang keberatan dengan rencana tersebut.

Salah seorang warga Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Shellia, 23, mengaku, setuju dengan upaya pemerintah memberlakukan sanksi tegas bagi pembuang sampah sembarangan.

“Iya itu mungkin upaya yang bisa dicoba dilakukan, karena sistem itu juga diberlakukan di negara-negara maju seperti Jepang, Singapura, Jerman dan lainnya. Saya kira Garut bisa mulai memberlakukan, setidaknya di kawasan perkotaan,” katanya.

Sementara itu, Fauzi, 28, warga Desa Tanjung Kamuning Kecamatan Tarogong Kaler, menilai, rencana tersebut kurang cocok diberlakukan di Garut. Pasalnya, untuk memberlakukan hal itu harus disesuaikan dengan fasilitas memadai bagi masyarakat.

“Bukannya saya tidak setuju, tapi wacana itu kalau sekarang masih kurang baiklah, tidak adil kalau saya boleh bilang. Jika mau diberlakukan, seharusnya pemerintah juga menyediakan fasilitas untuk pembuangan sampah yang representatif, sekarang ini ada tapi kurang memadai. Setelah itu ada maka edukasi lebih lanjut kepada masyarakat juga masih perlu,” katanya.

Terpisah, Aktivis Lingkungan Paragita, Gita Paragita, mengaku, pesimistis terkait rencana pemerintah Kabupaten Garut dalam menegakan sanksi Tindak Pidana Ringan bagi pelanggar lingkungan.

“Pesimistis ini dalam penegakan hukumnya. Karena aturan itu sebetulnya sudah dibuat tapi belum tindak lanjut juga. Regulasi untuk itu memang harus diberlakukan, karena bagaimana pun kebersihan lingkungan ini tanggung jawab bersama. Sebetulnya kita tidak harus saling menyalahkan, karena tanggung jawab pemerintah juga masyarakatnya,” kata Gita.

Lanjutnya, ketika regulasi tersebut akan diberlakukan, maka Pemerintah harus memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pihaknya berharap, Pemkab Garut bisa menanggulangi masalah sampah tidak hanya dengan pengelolaan di tempat pembuangannya akhir (TPA) saja, melainkan edukasi pengelolaan sampah sampai peningkatan kualitas produk daur ulang sampah yang bernilai ekonomi.

“Masyarakat harus bisa mengelolanya, sampah harus dikelola dari rumah. Fasilitas untuk membuang sampah itu kondisinya bukan mengurangi sampah pada akhirnya tapi membuat tempat sampah lainnya, jadi akhirnya menjadi menambah tempat sampah bukan penanggulangan sampah,” katanya.

Upaya pengelola sampah sebetulnya sudah ada, yakni melalui pendirian Bank Sampah di beberapa wilayah di Garut. Namun dari 26 Bank Sampah yang ada, hanya 6 Bank Sampah yang masih berjalan.

“Tidak berjalan karena solusi akhir bank sampah sebagai penengah antara masyarakat dengan bank sampah, bank sampah dengan pengepul (kurang sinkron, red). Seperti Pemerintah harus melindungi pengepul-pengepul di Garut. Karena itu yang jadi titik akhir bank sampah,” terang Gita.

“Begitu pun dengan mereka yang mengolah sampah jadi produk, pemerintah harus hadir dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran, masyarakat belum begitu mahir membuat produk khususnya dalam kualitas agar bisa diterima pasar di luar Garut. Itu yang harus difasilitasi pemerintah, tidak hanya sampai menghasilkan tapi harus kualitas dan terjual ke luar Garut,” pungkasnya. (erf) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here