Masih Ada Instansi dan Perusahaan yang Nunggak THR

127
BERIKAN KETERANGAN: Kadinakertrans Jabar memberikan keterangan mengenai mekanisme pemberian THR pada acara Jaba Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, kemarin (28/5).

Disnakertrans Tegaskan THR Harus Dibayar Satu Kali Gaji

RadarPriangan.com, BANDUNG – Di Jawa Barat ternyata ada tiga instansi yang belum memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pegawai Nigeri Sipil (PNS).

Kepala Disnakertrans Jawa Barat M Ade Afriandi mengatakan, semenjak dibukanya posko aduan Disnakertrans menerima puluhan laporan dari instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta yang belum memberikan THR. Sehingga, pihaknya segera turun tangan mengecek laporan tersebut.

’’Kalau totalnya ada 30 laporan yang masuk berkaitan THR. Di antaranya tiga laporan dari instansi pemerintah dan 27 perusahaan swasta berbagai wilayah di Jabar,’’kata Ade ketika ditemui dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) Rabu, (28/5).

Dia menyebutkan dari ketiga laporan ini rinciannya 3 instansi pemerintah dan 27 perusahaan atau industri yang kami terima laporannya hingga kemarin.

Da menuturkan tiga instansi pemerintah yang bermasalah mengenai THR yakni Dinas Tata Ruang Kota Bandung, Puskesmas Dayeu­hkolot dan Dinas Pertanian Jabar. Ada pegawai nonPNS yang mengadu belum menerima THR dari tiga instansi tersebut.

”Berkaitan dengan nonPNS. Dilihat laporannya dimungkinkan tidak dialokasikan anggaran DPA. Nanti kami akan konfirmasi,” ucapnya.

Dia menjelaskan sementara 27 perusahaan lainnya juga diduga tidak menunaikan kewajiban THR kepada karyawannya sesuai ketentuan. Hal itu berdasarkan aduan yang diterima dari perorangan maupun serikat pekerja.

”Ada yang (lapor) serikat, ada pekerja langsung, berkaitan THR kemungkinan dibayarkan sesuai ketentuan atau kurang. Kita akan verifikasi,” tuturnya.

Ade menegaskan pihaknya memberikan waktu kepada pelaku industri atau instansi pemerintah menunaikan THR karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Besaran THR yaitu satu kali gaji atau sesuai dengan UMK masing-masing daerah.

”Sesuai aturan THR ini harus dibayarkan, tidak boleh enggak. Kita meminta kepada pihak-pihak terkait paling lambat H-7 lebaran sudah diberikan hak THR,” ujar Ade.

Sementara untuk 27 perusahaan yang dilaporkan tersebut tersebar mulai dari wilayah 1. Namun, lebih anyak di Kabupaten Bogor. Kemudian, di Bekasi dan Karawang. Wilayah tiga Cirebon, kemudian ada di Kota/Kabu­paten Bandung. Sedangkan wilayah lima ada di Garut dan Tasik.

”Mudah-mudahan jumlahnya tidak bertambah. Namun, permasalahan intinya kita belum melakukan verifikasi lapangan baru dari laporan yang masuk,” katanya.

Ade mengatakan, data yang dihimpun tersebut merupakan infromasi dari warga yang kemudian akan diverifikasi Disnakertrans. Karena bisa jadi seiring berjalannya waktu perusahaan atau lembaga yang bersangkutan telah membayarkan THR.

Menurut Ade, jumlah perusahaan swasta yang menunggak THR untuk karyawan tahun ini naik dibandingkan 2019, yang berjumlah 14. Tahun ini, perusahaan belum melunasi kewajiban mayoritas pada sektor industri tekstil dan garmen.

Perkembangan industri ini, kata dia, yang tersendat dalam beberapa tahun terakhir bisa menjadi faktor perusahaan belum memiliki kas lebih untuk membayar THR. Jumlah tenaga kerja yang banyak pada sektor industri tekstil dan garmen juga kemungkinan menjadi alasan pembayaran tunjangan ini belum dilakukan

”Berkaca dari tahun kemarin sektor garmen dan tekstil situa­sinya sedang tidak stabil. Untuk membayar upah saja kadang mereka berat apalagi harus membayar THR,” kata Ade.

Ade menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perusahaan yang tidak membayarkan THR se­suai jadwal tetap berkewajiban memberikan uang tunjangan tersebut pasca lebaran.

Jika tidak, kata dia, maka pemerintah daerah bisa memberikan sanksi baik teguran maupun tertulis pada perusahaan yang bersangkutan. Kalau perusahaan tersebut belum juga memenuhi hak para pekerja, maka langkah terakhir adalah mengurangi porsi produksi.

”Tapi langkah ini berat harus dimulai dengan audit oleh akuntan publik,” kata Ade.

Ade mengaku, sebenarnya tidak menginginkan perusahaan yang menunggak THR sampai menurunkan produksi atau bahkan tutup. Sebab dampak jangka panjangnya bisa lebih parah yakni bertambahnya jumlah pengangguran.

Sedangkan untuk tiga lembaga pemerintah di lingkup Pemprov Jabar yang belum memberikan THR untuk pegawai non-AS, menurut Ade, berasal dari Dinas Tata Ruang Kota Bandung, Puskesmas di Dayehkolot Kabupaten Bandung, dan Dinas Pertanian Jabar.

Berdasarkan laporan yang diterima, kata dia, belum dibayarkannya THR pegawai ini dikarenakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tidak dimasukan untuk mem­bayar pegawai tersebut. ”Tapi akan konfirmasi ke Pemda setempat karena memang ini tidak dalam ranah pengawasan ketenagakerjaan,” katanya. (yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here