Mantan Komisioner KPK Persilahkan Anggota TAP Jabar Diawasi

185
Erry Riayana Hardjapamekas

RADARPRIANGAN.COM, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berupaya menjaga profesionalitas dalam menggerakkan pemerintahan. Salah satunya dengan membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat.

Anggota Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat, Erry Riyana Hardjapamekas menilai, TAP Jabar merupakan niat baik Ridwan Kamil yang terus berusaha transparan dalam menggerakkan pemerintahan. ”Potensi konflik kepentingan tereduksi ketika transparansi hadir,” tegas Erry, Selasa (19/3).

Menurut mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi ini menilai, karena keterbukaan itulah seharusnya potensi konflik kepentingan tidak ada. Sejauh ini, TAP dibentuk dengan keterbukaan, tanpa sembunyi-sembunyi.

Malah, Erry juga mempersilakan semua anggota TAP diawasi dan ditegur bila ada yang menyimpang atau menyalahgunakan wewenang. Erry memaparkan, mengangkat orang-orang yang dipercaya oleh gubernur bukanlah pelanggaran hukum. Kondisi tersebut adalah hal yang sangat wajar.

Erry menambahkan, di era keterbukaan ini sudah seharusnya semua orang bersama-sama menggali gagasan. Dia juga mengajak masyarakat untuk berpikir positif tanpa prasangka. ”Bicaralah dengan data dan fakta,” sambungnya.

Terakhir dia menyemangati Kang Emil sebagai gubernur dalam menyikapi kritikan tersebut. ”Tetap semangat dan cermat, terima semua kritik sebagai suplemen gairah perjuangan,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018.

TAP diisi sejumlah pakar dengan latar belakang keilmuan. Di antaranya Erry Riyana Hardjapamekas, Indratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S. Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim. Mereka menjabat sebagai Dewan Pakar yang diketuai oleh Tri Hanggono yang merupakan Rektor Universitas Padjadjaran.

Selain itu TAP juga juga diisi Dewan Eksekutif seperti Arfi Rafnialdi (Ketua Harian), Juwanda, Sri Pujiyanti, Elpi Nazmuzzaman, Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna, Lia Endiani, Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan, TAP Jabar dibentuk untuk memberikan nasihat terhadap kebijakan yang akan diambil.

”Saya perlu tim menasihati memperlancar urusan yang kadang enggak ada speknya dalam OPD (organisasi perangkat daerah). Di awal kita butuh dan dikonsepkan minimalis, isinya ada 19 orang. Hanya 19 orang, jumlahnya sangat hemat untuk dinamika Jabar yang sangat berat,” tutur Ridwan Kamil.

Pria yang akrab disapa Kang Emil menuturkan, tim TAP dipilih secara subjektif sesuai dengan kompetensi dan chemistry.

 ”Yang kompeten banyak tapi enggak punya chemistry. Kalau chemistry tanpa kompetensi ya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Ini bukan penampungan timses,” tegas Emil.

Pembentukan tim gubernur di luar OPD, kata Emil, hal yang wajar. Beberapa daerah, termasuk Jakarta juga membentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

”Kenapa ini ada karena dibutuhkan, di level presiden ada stafsus, siapa orang di dalamnya ya orang yang punya chemistry dan kompetensi. Karena memang dibutuhkan. Bahkan setengahnya enggak mau dibayar,” urainya.

Tim itu, lanjut Emil, sengaja dilembagakan untuk mengurangi persepsi negatif dari pihak luar. Dia pun menjamin pembentukan tim itu sesuai aturan dan minim konflik kepentingan.

”Semuanya sudah menandatangani pakta integritas. Mereka hanya narasumber bukan orang yang mengoperatori kegiatan. Dia hanya memberikan input kepada gubernur untuk memberikan keputusan. Silakan media monitor kalau ada hal yang dianggap melebihi sekadar narasumber,” jelasnya. (rls/rie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here