Mahasiswa Gugat Revisi Perda RTRW

127
Aksi mahasiswa Garut di Bundaran Simpang Lima, Senin (15/7). (MUHAMAD ERFAN/RADAR GARUT)

RadarPriangan.com, GARUT – Puluhan Mahasiswa yang tergabung kelompok Cipayung Plus Kabupaten Garut menggelar aksi di Bundaran Simpang Lima Garut. Mereka menggugat revisi perda no 29 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW), kemarin (16/7).

Kelompok Cipayung Plus Garut yang terdiri dari organisasi mahasiswa GMNI, IMM, KAMMI, PMII menilai, selama ini Kabupaten Garut menyandang gelar Swiss van Java atau sebutan orang Belanda Garut moii (indah/elok), namun julukan tersebut hanya menjadi slogan semata, bukan realita nyata.

“Kini kerusakan alam Garut semakin nyata, eksploitasi sumber daya alam keterlaluan, alih fungsi lahan, perubahan status hutan lindung menjadi hutan wisata, bahkan pembalakan liar semakin merajalela.” kata salah seorang koordinator Aksi, Rian Abdul Azis.

Rian menambahkan, kondisi tersebut tidak terlepas dari pelanggaran pemerintah terhadap aturan yang dibuatnya tentang tata ruang wilayah (RTRW).

“Ironisnya pemerintah juga melakukan pelanggaran, bahkan Legislatif pun yang harusnya mengawasi menunjukan ketidakbecusan dalam memantau setiap implementasi kebijakan dan menegakan aturan yang sudah ada.” kata Rian.

Menurutnya, saat ini Kabupaten Garut telah merubah Perda no 29 tahun 2011 tentang RTRW yang menurut Rian, tinggal menunggu proses validasi dan verifikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Dalam Perda tersebut memuat berbagai perubahan di antaranya
Pemerintah Kabupaten Garut memuat rencana peruntukan kawasan industri besar di 4 wilayah yaitu Kecamatan Leles, Selaawi, Balubur Limbangan, dan Cibatu dengan luas sebesar 701 hektar yang tentunya berpotensi merusak lingkungan,” tambahnya.

Dalam aksi tersebut, pihaknya memberikan beberapa tuntutan, yakni, pertama, menggugat revisi Perda Garut no.29 tahun 2011 tentang RTRW terkait wilayah peruntukan industri besar di kabupaten Garut.

Kedua, Mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi izin usaha dan Amdal PT Changsin, Adidas, Galian C (Kecamatan Leles dan Banyuresmi), dan Pasir Bajing serta Limbah Sukaregang.

Ketiga, Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelidiki dan menindak tegas indikasi suap menyuap izin usaha industri dan pertambangan, serta pelanggaran lainnya yang terjadi di kabupaten Garut.

Keempat, Menuntut untuk menutup kegiatan pertambangan.

Kelima, Mendesak Pemda untuk menyelesaikan instruksi Badan Akuntabilitas Publik DPD RI sesuai waktu yang telah ditentukan.

Keenam, Menuntut dan Menagih penambahan armada pengangkut sampah yang dijanjikan pemerintah.

Ketujuh, Mempertanyakan kinerja DPRD Garut selama lima tahun terkhusus pengawasan tentang kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan.

Selain membawa tuntutan, Kelompok Cipayung Plus juga menawarkan solusi alternatif untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, yakni pertama, mempertahankan kabupaten Garut sebagai kawasan konservasi yang didukung oleh pariwasata, kelautan dan agribisnis serta berbasis mitigasi bencana. Dengan mengembangkan industri kecil dan menengah.

Kedua, Menekan kepada pengelola industri (PT.Changsin) dan pertambangan (Galian C baik di Kecamatan Leles maupun Banyuresmi) untuk menjamin tidak terjadi lagi bencana alam seperti banjir dan lainnya, serta memastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar daerah pabrik, pertambangan dan umumnya masyarakat kabupaten Garut.

Ketiga, Mendesak secara tegas perusahaan pengolah di kabupaten Garut terkhusus pabrik kulit di Sukaregang untuk membuat IPAL dan mengurus izin dokumen secara administratif.

Keempat, Membuat pengelolaan sampah untuk dijadikan bahan-bahan yang bisa dipergunakan/dimanfaatkan kembali. (erf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here