Maafkan secara Personal, NU Tetap Lanjut ke Proses Hukum

133
Rois Syuriah PCNU Kabupaten Garut KH Rd Amin Muhyiddin Maulani didampingi Sekretaris PCNU Kabupaten Garut, Deni Ranggajaya ketika ditemui wartawan di kantornya, Kamis (11/4). (MUHAMAD ERFAN/RADAR GARUT)

RadarPriangan.com, GARUT – Audiensi antara Banser dengan Dinas Pendidikan, Rabu (10/4) lalu nampaknya belum mendapat titik temu. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut menginginkan kasus yang mengdiskreditkan Banser NU tersebut bisa diusut secara hukum.

“Saya sangat menyayangkan mengapa ini harus terjadi. Apalagi kita tahu kalau tensi politik ini kan lagi puncaknya. Kita sudah H-6 (jelang pencoblosan, red),” kata Rois Syuriah PCNU Kabupaten Garut, KH Rd Amin Muhyiddin Maulani, ketika ditemui wartawan di kantor PCNU Garut, kemarin (11/4).

Menurutnya, kejadian itu tidak seharusnya terjadi karena terdapat tendensi terhadap Anshor dan Banser. Jika melihat proses pembuatan soal yang dipikirkan serta dikerjakan oleh tim sudah jelas dibuat secara sengaja.

“Karena itu saya wajar punya pikiran, wah barangkali ini di dinas (Dinas Pendidikan, red) sudah ada bahkan banyak yang keracunan, keracunan HTI kali, tidak menutup kemungkinan,” katanya.

Lanjutnya, secara personal dirinya sebagai Rois sudah memberi maaf. Terlebih disebutkannya, Kepala Dinas Kabupaten Garut Totong sudah bertemu di kediamannya.

“Kebetulan kemarin pak kadis datang ke rumah, beliau meminta maaf ke saya sebagai rois dan saya maafkan secara personal. Karena apa? siapapun yang punya kesalahan dan datang, pasti NU memaafkan kalau dia meminta maaf. Tapi saya juga teringat dengan sabda Gus Dur, bahwa hal apapun kalau kita maafkan ya maafkan, kalau dia minta maaf, tapi tidak untuk dilupakan,” katanya didampingi Sekertaris PCNU Garut, Deni Ranggajaya.

Menanggapi pelaporan kasus tersebut oleh GP Anshor dan Banser, pihaknya menyerahkan hal tersebut terhadap GP Anshor dan Banser. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki hak otonom untuk bersikap.

Sementara itu, Sekertaris PCNU Garut Deni Ranggajaya, berharap, kasus tersebut bisa diproses secara hukum untuk melihat apa motif serta dalang pembuatan soal tersebut.

“Harus diproses secara hukum, sehingga ditemukan siapa sih yang menjadi dalang dan membuat soal tersebut. Karena Saya yakni ini by design, bukan ketidak sengajaan. Apalagi situasi politik menjelang Pilpres pileg, sehingga ini dijadikan alat terhadap ujaran kebencian menggiring opini terhadap NU,” katanya.

Menurutnya, rekomendasi pemecatan Kabid SMP, Kasi Kurikulum dan Tim Penyusun Soal belum cukup untuk mengupas sebab keluarnya soal tersebut. (erf) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here