MA Kuatkan Putusan Bebas Dahlan Iskan

153
Dahlan Iskan

RadarPriangan.com, JAKARTA – Pekan lalu (22/4) Mohamad Askin, Leopold Luhut Hutagalung, dan Surya Jaya sebagai hakim agung memutus perkara kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya. Lewat putusan itu, Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Dengan begitu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai termohon dinyatakan bebas.

Melalui laman resmi, MA melansir informasi perkara bernomor register 3029 K/PID.SUS/2018 tersebut kemarin (30/4). Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menuturkan bahwa pengadilan tingkat pertama yang menyidangkan perkara itu adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dari pengadilan tersebut, Dahlan mendapat putusan bersalah dengan hukuman dua tahun penjara.

Putusan itu lantas digugat lewat Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Atas gugatan banding yang diajukan oleh Dahlan, majelis hakim PT Surabaya menggugurkan seluruh putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. Dahlan dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Menyikapi putusan itu, jaksa penuntut umum lantas mengajukan kasasi kepada MA.

“Jenis perkara tindak pidana korupsi, tanggal masuk 8 November 2018,” kata Abdullah menerangkan.

Menurut pejabat asal Surabaya itu, MA langsung memproses perkara kasasi tersebut dan mendistribusikan berkasnya sampai ke tangan majelis hakim menjelang akhir tahun lalu. Tepatnya pada 28 Desember 2018. Namun demikian, perkara itu baru diputus pekan lalu.

“Dengan amar menolak permohonan kasasi,” ucap Abdullah. “Dengan demikian berlaku putusan pengadilan sebelumnya (PT Surabaya),” imbuhnya.

Perkara yang berujung sampai tahap kasasi tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi aset milik PT Panca Wira Usaha atau PT PWU. Medio 20002010, Dahlan mejabat sebagai direktur utama di perusahaan BUMD milik Pemerintah Daerah Jawa Timur itu.

Tokoh yang juga dikenal memiliki loyalis bernama Dahlanis itu diseret oleh Kejari Surabaya hingga berstatus tersangka kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Berkaitan dengan salinan putusan lengkap dari MA, Abdullah menuturkan bahwa pihaknya belum bisa menyampaikan kepada publik. Sebab, masih ada proses yang harus dilalui oleh majelis hakim dan panitera sebelum membuka salinan putusan tersebut.

“Sekarang sedang proses penyusunan putusan atau istilah lainnya minutasi putusan,” terang dia. Termasuk di dalamnya berbagai pertimbangan majelis hakim sehingga menolak kasasi itu.

Abdullah mengakui bahwa putusan memang sudah dibacakan sejak pekan lalu. Namun, itu tidak lantas membuat MA tergesa-gesa menyusun salinan putusan.

“Karena menyangkut kewenangan majelis, kewenangan panitera untuk menyusun redaksi putusan tersebut,” jelasnya. Dia berharap putusan lebih cepat disusun. Sehingga bisa segera disampaikan kepada publik dan pihak-pihak yang berperkara. (ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here