KPU: Punya Suket yang Dikeluarkan Dukcapil Bisa Nyoblos Pemilu

50

RadarPriangan.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan surat keterangan (suket) e-KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. ‎Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menjelaskan, apabila tidak memiliki e-KTP, maka masyarakat bisa mengurus ke Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

“Jadi suket itu digunakan ketika Anda tidak bawa e-KTP. Kemudian Anda bawa suket, atau Anda tidak punya e-KTP. Tapi suket yang dikeluarkan oleh Dukcapil, bukan dikeluarkan oleh kelurahan,” ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Senin (15/4).

‎Ilham menambahkan, apabila ada masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya membawa e-KTP. Maka petugas bakal melakukan pengecekan apakah orang tersebut masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau tidak.

“Kamu bawa e-KTP nanti dicek di DPT kamu, nanti terus ditandai, nanti anda mengisi absen di C7, setelah absen di C7 anda duduk menunggu sambil menunggu surat suara disiapkan oleh petugas KPPS,” katanya.

Adapun masyarakat untuk bisa mendapatkan suket, meminta surat keterangan dari Dukcapil sampai sebelum pencoblosan ‎17 April dilakukan. Hal ini hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki e-KTP.

Saat ini banyak masyarakat yang sudah melakukan perekaman namun e-KTP mereka belum jadi. Sehingga mereka nantinya mendapatkan suket untuk mencoblos di Pemilu 2019.

Ilham menambahkan ‎untuk masyarakat yang akan mencoblos. Perlu memastikan surat suaranya sudah ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pasalnya apabila tidak ada tanda tangan dari KPPS maka surat suara itu tidak sah.

“Buat para pemilih jangan lupa memastikan surat suara sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Karena kalau nanti sudah mencoblos dan di masukan kotak, ditemukan ketika dihitung surat suara tidak ada tanda tangan ketua KPPS. Maka itu dianggap tidak sah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan suket KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. ‎MK juga mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman e-KTP bagi warga negara yang belum melakukan perekaman.

“Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu’,” demikian putusan MK dalam sidang di Gedung MK, Kamis (28/3/2019).

Menurut MK, penggunaan e-KTP sebagai identitas pemilih merupakan syarat alternatif dalam penggunaan hak memilih maka identitas selain KTP-el tidak dapat disamakan dengan e-KTP.

e-KTP ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya. Adapun identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan KTP-el sebagai identitas resmi penduduk yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia

“Dalam konteks bahwa pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih maka KTP-el merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, KTP-el lah yang secara tegas dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai identitas resmi,” papar pertimbangan MK.

Adapun identitas lainnya tidak dapat diposisikan setara dengan e-KTP sehingga keberadaannya juga tidak sama. Oleh karena itu, agar identitas yang dapat digunakan pemilih untuk menggunakan hak memilihnya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan serta sangat kecil peluang untuk menyalahgunakannya, menempatkan e-KTP sebagai bukti identitas dapat memilih dalam pemilu sudah tepat dan proporsional. (jpc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here