KPPU Desak Bulog Batalkan Impor Bawang Putih

158
jpg

RADARPRIANGAN.COM, JAKARTA – Penugasan terhadap Badan Urusan Logistik (Bulog) didesak agar dibatalkan. Penolakan keras itu datang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melihat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) terindikasi adanya diskriminasi.

Sejatinya dalam prinsip persaingan usaha tidak boleh ada diskriminasi. Nah, pemberian izin terhadap Bulog terindikasi adanya diskriminasi.

“Dilihat dari prinsip persaingan usaha tidak tepat, kan untuk swasta harus menanam, tapi ini untuk (Bulog) tidak perlu menanam. Ini kan ada diskriminasi,” ujar Ketua KPPU, Kurnia Toha di Jakarta, Minggu (7/4).

Komisioner KPPU, Guntur Syahputra Saragih menambahkan, pihaknya juga menyoroti kelambanan seleksi RIPH terhadap importir yang udah melakukan wajib tanam.

“Kenapa perencanannya RIPH-nya jadi molor. Jadi kita masih pelajari hal itu. Jangan sampai impor oleh Bulog itu justru dimanfaatkan oleh sejumlah importir swasta yang ingin bermain ‘nakal’,” kata Guntur.

Dalam kasus ini, KPPU telah memanggil pihak Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Saat ini, KPPU masih mendalami keterangan dari keterangan kedua kementerian itu.

Menurut KPPU, rekomendasi impor oleh Bulog boleh dilakukan asal memang keadaan darurat. Namun melihat kondisi yang masih baik-baik saja, seharusnya impor bisa dilakukan importir.

“Jangan juga pelaku swasta yang melakukan impor, untuk menghindari kewajiban menanam lima persen meminjam tangan Bulog. Artinya sudah tidak lagi dalam persaingan yang sehat dengan pelaku usaha importir yang lain,” tutur Guntur.

Kendati demikian, KPPU tidak bisa melakukan intervensi atas kebijakan pemerintah. Hanya saja, pemerintah harus melakukan kebijakan yang adil, dan semua saling menguntungkan.
“Kita tidak bisa menghukum pemerintah, tapi pemerintah tentu harus adil,” ucap Guntur.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Asman Natawijaya menyarankan pemerintah untuk melihat data pendukung dahulu sebelum mengeluarkan izin pada Bulog untuk mengimpor bawang putih. Nah jika data tersebut tidak ada, pemerintah jangan memberikan izin impor bawang putih oleh Bulog.

“(Rekomendasi impor untuk Bulog) akan merusak persaingan usaha,” kata Azam.

Penunjukan impor bawang putih yang dilakukan oleh Bulog menuai kritikan dari sejumlah pengamat ekonomi maupun pengusaha. Mereka menolai ada potensi diskriminatid terhadap pihak swasta.

Seperti diketahui, keputusan rekomendasi impor bawang putih oleh Bulog diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas (rakornas) pada Senin (18/3) lalu. Hasil rakornas itu memutuskan Bulog mengimpor bawang putih sebanyak 100 ribu ton.

Alasan penugasan adalah untuk mengendalikan harga bawang putih di pasaran yang telah merangkak naik dalam satu bulan terakhir. Apalagi, menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran. Impor sendiri akan dilakukan dari China, selaku penghasil utama.

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), memang ada pola kenaikan sejak awal tahun. Per 1 Januari 2019, harga bawang putih rata-rata nasional berada di posisi Rp26.750/kg. Sedangkan pada tanggal 2 April harganya telah meningkat sebesar 33,27% menjadi Rp35.650/kg.(din/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here