KPK Tetapkan Dirut PLN Sofyan Basir Tersangka

147
Sofyan Basir, dirut PLN (jawapos)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Sofyan Basir sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu berdasarkan pengembangan perkara kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.

“Tersangka diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR RI bersama kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (23/4).

Dalam konstruksi perkara yang berhasil terungkap, mulanya pada Oktober 2015, Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat kepada PT PLN. Isinya, yakni permohonan agar proyek PLTU Riau-1 dimasukkan ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN.

Namun, surat tersebut tidak mendapat tanggapan positif. Akhirnya, pemegang saham Blackgold Natural Resources (BRN), Johanes Budisutrisno Kotjo, mencari bantuan agar bisa berkoordinasi dengan PT PLN untuk mendapatkan proyek Independet Power Producer (IPP) PLTU Riau-1.

“Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SBF (Sofyan Basir), Eni M Saragih, dan atau Johanes Kotjo membahas proyek PLTU,” terang Saut.

Tahun 2016, meski PP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Inftastruktur Kelistrikan belum terbit, Sofyan diduga telah menunjuk Johanes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1). “Karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat,” sambung Saut.

Kemudian, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2×300 megawatt (MW) masuk dalam RUPTL PT PLN. Johanes Kotjo lalu meminta anak buahnya untuk siap-siap karena proyek PLTU Riau-1 sudah dipastikan milik PT Samantaka Batubara.

Setelahnya, Sofyan diduga menugaskan salah seorang direktur PT PLN agar Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PLN dengan Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company (CHEC) segera direalisasikan.

“Sampai dengan Juni 2018 diduga terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SFB, Eni M Saragih dan atau Johanes Kotjo serta pihak lain di sejumlah tempat, seperti botel, restoran, kantor PLN dan rumah SFB,” kata Saut.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait proyek PLTU Riau-1. Di antaranya, penunjukan Johanes Kotjo sebagai pengerja proyek PLTU Riau-1 oleh Sofyan, dan penugasan salah seorang direktur PT PLN oleh Sofyan untuk berhubungan dengan Eni Saragih dan Johanes Kotjo.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penugasan bagi salah seorang direktur PT PLN oleh Sofyan untuk monitoring lantaran Kotjo mengeluhkan lamanya penentuan kebijakan proyek PLTU Riau-1. Serta, pembahasan bentuk dan durasi kontrak antara CHEC dengan perusahaan-perusahaan konsorsium oleh Sofyan.

Saut mengungkap, Sofyan Basir diduga menerima janji dengan mendapat suap yang sama besar dengan jatah Eni Saragih dan Idrus Marham. “Sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka, pagi ini KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka SFB ke rumah tersangka,” terang Saut.

Atas perbuatannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan, Sofyan Basir merupakan tersangka kelima dalam kasus ini. Tiga tersangka lain, yakni eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Pemegang Saham BNR Johannes Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sementara, seorang tersangka lain yaitu Pemilik PT Borneo Lumbung Energi Metal (BLEM) Samin Tan masih dalam proses penyidikan. “Sehingga total telah diproses empat orang dalam perkara ini,” kata Febri. (riz/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here