KPAI Terima 19 Aduan PPDB

85
Orang tua antre saat mendaftarkan anaknya sekolah PPDB, di Depok, Jabar. (jpg)

Minim Sosialisasi hingga Sekolah Negeri Tidak Merata

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima beragam keluhan orang tua siswa terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Mayoritas bingung dengan petunjuk teknis yang diberikan pemerintah daerah. Ada juga aduan tidak meratanya persebaran sekolah negeri.

Laporan diterima tim pengawas PPDB yang dibentuk KPAI. Tim tersebar di DKI Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, dan beberapa daerah lain yang masih melangsungkan PPDB. Hasil pengawasan sementara, para orang tua siswa tidak pernah menerima sosialisasi PPDB. “Kalaupun menerima, sangat minim informasinya sehingga masih banyak yang bingung,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, kemarin (25/6).

KPAI juga menerima pengaduan online dari Jabar, Jateng, dan Jatim. Ada pula pengaduan dari luar Jawa seperti Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada 19 laporan yang terdiri atas 9 aduan PPDB SMP dan 10 aduan masuk SMA. Di Kediri dan Mojokerto, misalnya, para orang tua siswa di sana tidak pernah menerima sosialisasi PPDB SMP maupun SMA. Lalu, anak-anak Bangsaldari, Jember, mengalami kesulitan lantaran di daerahnya tidak ada SMA negeri. Di Madiun, kuota zonasi 90 persen diubah menjadi 50 persen.

Ada juga aduan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Bekasi yang menambah jumlah pagu menjadi 36 siswa. “Masyarakat khawatir empat siswa lain di tiap kelas tidak bisa masuk dapodik (data pokok pendidikan, Red) Kota Bekasi. Sebab, berdasar Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, satu rombel maksimal terdiri atas 32 anak,” jelas Retno.

Selain itu, lantaran kekurangan SMP negeri, Dispendik Kota Bekasi membuka tujuh sekolah baru. Yakni SMPN 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56 Kota Bekasi. “Sekolah swasta di sana menjerit. Mereka khawatir kekurangan siswa,” imbuhnya.

Tim pengawas PPDB KPAI akan melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Harapannya, modifikasi sistem yang digunakan bisa diperbaiki. Sebab, masih banyak daerah lain yang sedang melaksanakan PPDB.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa konsep dasar pemberlakuan zonasi dalam PPDB kali ini adalah efisiensi bagi peserta didik dan pemerataan pendidikan. “Tapi, masyarakat kadang-kadang ingin anaknya semua di sekolah favorit yang punya mutu,” ujarnya di Kantor Wapres kemarin.

Keinginan tersebut membuat sekolah favorit terus ada dan menjadi yang terbaik. JK mencontohkan, daya tampung sekolah favorit mungkin hanya 200 siswa. Tapi, pendaftarnya bisa mencapai 1.000. “Artinya, dipilih yang terbaik. Karena inputnya bagus, outputnya juga bagus,” lanjutnya. Itu didukung pula dengan SDM guru yang bagus.

Nah, dengan sistem zonasi, siswa akan belajar di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal. “Supaya ada pemerataan, maka jangan anak-anak yang punya nilai tinggi terkonsentrasi (hanya di sekolah tertentu, red),” tuturnya.

Pemerintah pusat tetap akan memberikan bimbingan kepada daerah bagaimana cara meningkatkan mutu sekolah secara merata. Namun, itu harus didukung input yang merata. Bila inputnya bagus, outputnya juga akan bagus. Apalagi bila didukung sistem dan SDM guru yang baik. (han/byu/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here