Kerja Tim Gabungan Bentukan Kapolri Nihil, Jokowi Harus Ambil Alih

62
Novel Baswedan

RadarPriangan.com, JAKARTA – Tim gabungan bentukan Kapolri dinilai mandul. Setelah tak ada titik terang dalam pengungkapan aktor utama penyerangan penyidik Komisi Anti Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Wadah Pegawai (WP) KPK pun kompak, meminta Presiden Joko Widodo mengambilalih kasus ini.

Ya, sinyal ketidakmampuan tim gabungan bentukan Kapolri memang sudah memperlihatkan tanda-tanda. Ketidakmampuan ini, yang dinilai WP akan berdampak pada psikologi penyidik di lingkaran komisi antirasuah.

“Jika tim ini juga tidak berhasil mengungkap pelakunya agar Presiden mengambil alih pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bersifat independen serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” papar Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap di Jakarta, Senin (8/7).

Cara ini, lanjut Yudi, sebagai bentuk realisasi janji sekaligus komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi. Ia pun menyebut berbagai tokoh antikorupsi dan elemen masyarakat juga telah menyerukan agar dibentuk TGPF langsung di bawah Presiden.

“Terbukti setelah berjalan hampir dua tahun pasca percobaan pembunuhan penyidik KPK Novel Baswedan pelakunya belum terungkap. Kemudian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia membentuk Tim Pencari Fakta (Tim Satgas Polri) pada 8 Januari 2019,” ucap Yudi.

Namun, lanjut dia, sampai Minggu (7/7) atau bertepatan dengan selesainya tugas dari tim bentukan Kapolri untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas pelaku lapangan maupun pelaku intelektual atas kasus tersebut masih gelap.

“Sampai hari ini masih belum ada pihak yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya mengapa dan apa yang menyebabkan kasus Novel Baswedan tidak kunjung terungkap,” tuturnya.

Menurut dia, kasus Novel tersebut harusnya terus dipandang bukan menjadi kasus individu Novel tetapi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyerangan dan teror terhadap KPK.

“Pembiaran penyerangan dan teror terhadap pegawai, struktural maupun pimpinan KPK menjadi angin segar bagi berbagai pihak untuk melakukan penyerangan lanjutan terhadap KPK,” kata Yudi.

Oleh karena itu, kata dia, WP KPK sebagai representasi pegawai KPK memandang ketidakseriusan pengungkapan kasus Novel merupakan cerminan komitmen yang lemah terhadap pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian enggan mengomentari habisnya masa kerja tim Satgas (satuan tugas) pengungkapan kasus Novel Baswedan namun belum membuahkan hasil.

“Tanya Kadiv Humas (Polri),” kata Tito Karnavian sambil menutup pintu mobilnya ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai masa tugas tim satgas di depan Istana Bogor, kemarin.

Pada 8 Januari 2019 Kapolri Tito Karnavian membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap kasus penyerangan yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan nomor: Sgas/ 3/I/HUK.6.6/2019 yang beranggotakan 65 orang dan didominasi dari unsur kepolisian dengan tenggat waktu kerja pada 7 Juli 2019 atau sekitar enam bulan.

Namun sejak tenggat waktu itu terlampaui belum ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas penyerangan itu.

“Itu kan ada Kapolri, saya belum ada arahan soal tim baru,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moledoko saat ditanyai hal yang sama oleh wartawan.

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai tim satgas itu gagal melaksanakan tugas sehingga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen agar menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi.

“Tim satuan tugas harus menyampaikan laporannya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” kata kuasa hukum Novel Baswedan Yati Andriyani dalam pernyataan tertulis.

Menurut koalisi, sejak pertama kali dibentuk, masyarakat pesimis atas kinerja tim tersebut. Alasannya pertama, jika dilihat komposisinya ada 53 orang berasal dari unsur Polri.

Selain itu, saat pertama kali kasus ini mencuat diduga ada keterlibatan polisi atas serangan terhadap Novel sehingga patut diduga akan rawan konflik kepentingan.

Kedua, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim tersebut sangatlah lambat dan terkesan hanyalah formalitas belaka. Hal tersebut dapat terlihat ketika tim mengajukan pertanyaan yang repetitif kepada Novel Baswedan pada 20 Juni 2019 lalu. Selain itu, hasil kunjungan tim ke kota Malang untuk melakukan penyelidikan pun tidak disampaikan ke publik.

“Sejak tim dibentuk tidak pernah ada satu informasi pun yang disampaikan ke publik mengenai calon tersangka yang diduga melakukan penyerangan,” ungkap Yati.

Ketiga, tidak adanya transparansi penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Intimidasi terhadap aktivis antikorupsi bukan hanya kali ini saja yaitu ada 91 kasus yang memakan 115 korban dari tahun 1996-2019.

Untuk diketahui, Novel Baswedan diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 seusai sholat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Pelaku menyiramkan air keras ke kedua mata Novel sehingga mengakibatkan mata kirinya tidak dapat melihat karena mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding mata kanannya.

Polda Metro Jaya sudah merilis dua sketsa wajah yang diduga kuat sebagai pelaku pada awal 2018, namun belum ada hasil dari penyebaran sketsa wajah tersebut. (riz/fin/ful)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Tim gabungan bentukan Kapolri dinilai mandul. Setelah tak ada titik terang dalam pengungkapan aktor utama penyerangan penyidik Komisi Anti Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Wadah Pegawai (WP) KPK pun kompak, meminta Presiden Joko Widodo mengambilalih kasus ini.

Ya, sinyal ketidakmampuan tim gabungan bentukan Kapolri memang sudah memperlihatkan tanda-tanda. Ketidakmampuan ini, yang dinilai WP akan berdampak pada psikologi penyidik di lingkaran komisi antirasuah.

“Jika tim ini juga tidak berhasil mengungkap pelakunya agar Presiden mengambil alih pengungkapan kasus Novel Baswedan dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang bersifat independen serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” papar Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap di Jakarta, Senin (8/7).

Cara ini, lanjut Yudi, sebagai bentuk realisasi janji sekaligus komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi. Ia pun menyebut berbagai tokoh antikorupsi dan elemen masyarakat juga telah menyerukan agar dibentuk TGPF langsung di bawah Presiden.

“Terbukti setelah berjalan hampir dua tahun pasca percobaan pembunuhan penyidik KPK Novel Baswedan pelakunya belum terungkap. Kemudian, Kepala Kepolisian Republik Indonesia membentuk Tim Pencari Fakta (Tim Satgas Polri) pada 8 Januari 2019,” ucap Yudi.

Namun, lanjut dia, sampai Minggu (7/7) atau bertepatan dengan selesainya tugas dari tim bentukan Kapolri untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas pelaku lapangan maupun pelaku intelektual atas kasus tersebut masih gelap.

“Sampai hari ini masih belum ada pihak yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya mengapa dan apa yang menyebabkan kasus Novel Baswedan tidak kunjung terungkap,” tuturnya.

Menurut dia, kasus Novel tersebut harusnya terus dipandang bukan menjadi kasus individu Novel tetapi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyerangan dan teror terhadap KPK.

“Pembiaran penyerangan dan teror terhadap pegawai, struktural maupun pimpinan KPK menjadi angin segar bagi berbagai pihak untuk melakukan penyerangan lanjutan terhadap KPK,” kata Yudi.

Oleh karena itu, kata dia, WP KPK sebagai representasi pegawai KPK memandang ketidakseriusan pengungkapan kasus Novel merupakan cerminan komitmen yang lemah terhadap pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian enggan mengomentari habisnya masa kerja tim Satgas (satuan tugas) pengungkapan kasus Novel Baswedan namun belum membuahkan hasil.

“Tanya Kadiv Humas (Polri),” kata Tito Karnavian sambil menutup pintu mobilnya ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai masa tugas tim satgas di depan Istana Bogor, kemarin.

Pada 8 Januari 2019 Kapolri Tito Karnavian membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap kasus penyerangan yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan. Tim tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan nomor: Sgas/ 3/I/HUK.6.6/2019 yang beranggotakan 65 orang dan didominasi dari unsur kepolisian dengan tenggat waktu kerja pada 7 Juli 2019 atau sekitar enam bulan.

Namun sejak tenggat waktu itu terlampaui belum ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab atas penyerangan itu.

“Itu kan ada Kapolri, saya belum ada arahan soal tim baru,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moledoko saat ditanyai hal yang sama oleh wartawan.

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai tim satgas itu gagal melaksanakan tugas sehingga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen agar menunjukkan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi.

“Tim satuan tugas harus menyampaikan laporannya kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas,” kata kuasa hukum Novel Baswedan Yati Andriyani dalam pernyataan tertulis.

Menurut koalisi, sejak pertama kali dibentuk, masyarakat pesimis atas kinerja tim tersebut. Alasannya pertama, jika dilihat komposisinya ada 53 orang berasal dari unsur Polri.

Selain itu, saat pertama kali kasus ini mencuat diduga ada keterlibatan polisi atas serangan terhadap Novel sehingga patut diduga akan rawan konflik kepentingan.

Kedua, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim tersebut sangatlah lambat dan terkesan hanyalah formalitas belaka. Hal tersebut dapat terlihat ketika tim mengajukan pertanyaan yang repetitif kepada Novel Baswedan pada 20 Juni 2019 lalu. Selain itu, hasil kunjungan tim ke kota Malang untuk melakukan penyelidikan pun tidak disampaikan ke publik.

“Sejak tim dibentuk tidak pernah ada satu informasi pun yang disampaikan ke publik mengenai calon tersangka yang diduga melakukan penyerangan,” ungkap Yati.

Ketiga, tidak adanya transparansi penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Intimidasi terhadap aktivis antikorupsi bukan hanya kali ini saja yaitu ada 91 kasus yang memakan 115 korban dari tahun 1996-2019.

Untuk diketahui, Novel Baswedan diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 seusai sholat subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Pelaku menyiramkan air keras ke kedua mata Novel sehingga mengakibatkan mata kirinya tidak dapat melihat karena mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding mata kanannya.

Polda Metro Jaya sudah merilis dua sketsa wajah yang diduga kuat sebagai pelaku pada awal 2018, namun belum ada hasil dari penyebaran sketsa wajah tersebut. (riz/fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here