Kericuhan Massa Warnai Pelantikan Anggota DPRD Garut

69
Sejumlah massa berunjukrasa saat pelantikan anggota DPRD Kabupaten Garut, Selasa (13/8). (IQBAL GOJALI/RADAR GARUT)

RadarPriangan.com, GARUT – Pelantikan anggota DPRD Garut periode 2019-2024 pada Selasa (13/8) diwarnai aksi kericuhan saat sejumlah massa melakukan aksi demonstrasi di sekitar Jalan Patriot. Tiga orang yang diduga sebagai provokator diamankan pihak kepolisian.

Sebelum terjadi kericuhan, ketegangan sempat terjadi antara sejumlah anggota polisi yang tengah mengamankan jalannya pelantikan dengan massa aksi gabungan antara PKL (pedagang kaki lima) dan mahasiswa yang sudah berorasi sejak pukul 09.00. Massa aksi berupaya masuk ke area pelantikan, namun dihadang pihak kepolisian sehingga kericuhan pun terjadi.

Mobil yang digunakan massa aksi sempat dimajukan, sehingga hampir menabrak anggota polisi yang sedang melakukan pengamanan. Akhirnya, polisi pun menangkap tiga orang anggota massa aksi yang diduga sebagai provokator dalam kericuhan tersebut.

Salah seorang perwakilan dari massa aksi, Irfan Afriansyah membenarkan tiga orang kawannya ditangkap polisi. Ketiga orang yang diamankan adalah Abu Musa, Dian Hasanuddin, dan Okky.

“Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyuarakan aspirasi kepada anggota DPRD Garut yang baru. Kita ingin menyampaikan bahwa program Bupati Garut ini telah gagal karena tidak memerhatikan rakyat kecil. Faktanya adalah PKL yang tidak diperhatikan nasibnya karena diusir dari lokasi biasa berjualan di kawasan Jalan Ahmad Yani,” ujarnya.

Menurut Irfan, pengusiran tersebut cenderung tebang pilih karena sebelumnya hal tersebut tidak dilakukan Bupati saat mendekati Pilkada serentak tahun lalu. Namun setelah terpilih kembali sebagai Bupati, para PKL kemudian diusir dan nasibnya menggantung karena tidak bisa mengais rezeki.

Ia meminta agar anggota DPRD yang baru dilantik bisa menerima aspirasi tersebut, sehingga rakyat kecil bisa kembali mengais rezeki untuk menghidupi keluarganya.

“Sikap pemerintah untuk tetap merelokasi PKL adalah bentuk arogansi yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil seperti PKL. Kita berharap agar Pemkab Garut mengkaji ulang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3,” katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG), Tatang menuturkan kedatangan PKL dan mahasiswa adalah untuk meminta anggota DPRD yang baru dilantik bisa bekerja sebagaimana mestinya. Meski hari ini pihaknya tidak bisa bertemu langsung, ia meyakini mereka mendengar aspirasinya.

Selain itu, Tatang berharap agar para anggota DPRD Garut yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan menjalankan fungsi oengawasan dan tidak mendengarkan bisikan-bisikan.

“Kami PKL siap menata dan menghilangkan kesan kumuh. Tapi untuk penataan yang dilakukan oleh Pemkab Garut juga harus atas dasar musyawarah dengan PKL,” ungkapnya. (igo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here