Karena Pernyataannya, Bupati Garut Dituntut Minta Maaf ke Guru

106
Bupati Garut Rudy Gunawan

RadarPriangan.com, GARUT – Pernyataan Bupati Garut Rudy Gunawan yang menyebut pembuat soal dengan kata ‘bodoh’ mendapat kritik dari Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut.

Organisasi para guru itu mendesak agar Bupati Garut meminta maaf kepada guru, hal tersebut berkaitan dengan adanya peran guru dalam membuat soal yang dinilai menyudutkan GP Anshor, Banser dan Nahdlatul Ulama tersebut. 

“Kepanitiaan berkedudukan sebagai tim, jadi tak bisa hanya guru yang disebut bodoh,” kata Ketua SEGI Garut, Apar saat wartawan beberapa waktu lalu. 

Apar menilai, pernyataan Bupati kepada guru pembuat soal Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) SMP yang menyudutkan Banser dan NU itu sangat tak berdasar. Pasalnya, pembuat soal tak hanya melibatkan guru. 

Tidak hanya permintaan maaf, Apar pun menuntut agar Bupati mencopot Kepala Dinas Pendidikan Garut, Totong sebagai pucuk pimpinan yang harus bertanggung jawab. 

“Kadisdik telah terbukti tidak bisa menjaga kondusifitas penyelenggaraan USBN,” katanya. 

Untuk melindungi profesi guru di Garut, SEGI meminta agar dibentuk dewan etik guru. Tugasnya untuk mengawasi kinerja guru.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Yusep Mulyana, menilai, pernyataan Bupati Garut telah menyinggung perasaan guru.

Menurutnya, meski ada pihak yang bersalah, namun sebagai kepala daerah dirinya berharap Bupati bisa menyampaikan pesan secara elok.

“Seharusnya jangan dulu bilang itu (Bodoh, red), bisi kelalaian gitu kan, maklum manusia itu tidak selalu benar, apalagi seorang pemimpin terhadap bawahannya jangan sampai bilang bodoh,” kata Yusep.

Begitu pun bagi Dinas Pendidikan, meski tetap harus bertanggung jawab atas kelalaian yang menimbulkan polemik, alangkah lebih baik pihak Dinas pendidikan melakukan pembinaan terlebih dahulu, jangan langsung ada pemberhentian atau pencopotan. 

Sementara itu, terkait soal yang berujung polemik ini karena dinilai menyudutkan GP Anshor dan Banser, Barisan Serbaguna Ansor (Banser) Satkorwil Jawa Barat telah menunjuk LBH GP Ansor Pusat untuk mendampingi kasus soal USBN SMP di Garut.

Satkorwil Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi mengaku, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melaporkan kasus pencemaran nama baik itu ke aparat kepolisian 

“Kami sudan menunjuk LBH GP Ansor pusat untuk mendampingi kami saat proses hukum nanti,” kata Yudi. 

Yudi berniat melaporkan kasus ini ke Mapolda Jabar. Pihaknya masih melakukan kajian untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. 

“Sedang dikaji perihal materi kasusnya seperti apa. Pasal apa saja yang akan kita jadikan bahan. Tapi yang pasti akan masuk pasal pencemaran nama baik,” ucapnya. 

Akibat ketersinggungan tersebut, dirinya menegaskan tidak ada kata damai atau islah dalam kasus ini.

“Ini sudah menyangkut marwah organisasi dan kami tidak bisa tinggal diam,” katanya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Garut, Totong menyebut jika pihaknya sudah meminta maaf secara langsung saat Banser datang ke Kantor Dinas Pendidikan. Ia pun sangat menghargai keinginan dari Banser.

“Disdik juga sudah mengirim surat ke Bupati agar memberi sanksi kepada Kabid SMP, Kasi Kurikulum, dan MGMP terkait pembuatan soal tersebut,” kata Totong. (erf) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here