Jelang Pencoblosan, Perekaman e-KTP Makin Deras

168
Warga antre saat hendak membuat KTP elektronik dikarenakan tidak tersedianya blanko KTP-El (Dok JABAR EKSPRES)

Ada 500 Ribu Perekaman dalam Dua Pekan

RadarPriangan.com, JAKARTA – Arus perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) jelang coblosan menunjukkan progres yang cukup positif. Dalam dua pekan terakhir, terjadi lonjakan. Di mana lebih dari 500 ribu orang melakukan perekaman e-KTP di berbagai wilayah di Indonesia.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, berdasarkan rekaputulasi per 10 April 2019, angka perekaman sudah mencapai 98,5 persen dari total wajib e-KTP sebesar 189 juta.

“Penduduk yang belum merekam tinggal 1,5 persen atau sekitar 2,9 juta,” kemarin (14/4).

Seperti diketahui, dalam rekapitulasi data sebelumnya, hingga akhir Maret 2019, jumlah penduduk yang belum merekam ada di angka 3,42 juta jiwa atau 1,78 persen. Tren peningkatan sendiri sudah terjadi sejak awal tahun 2019. Bahkan dalam kurun waktu Februari hingga Maret, jumlah perekaman mencapai 1 juta jiwa.

Zudan menuturkan, dalam dua hari ke depan, pihaknya sudah mempersiapkan jajaran dinas dukcapil di seluruh kabupaten/kota untuk mempersiapkan diri. Hal itu guna mengantisipasi adanya lonjakan angka perekaman e-KTP. Mengingat perekaman E-KTP menjadi syarat wajib bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Persiapan yang dilakukan adalah mempersiapkan sistem semaksimal mungkin. “Jaringan kita full-kan, tim aplikasi rekam cetak e-KTP siaga penuh 1000 persen sampai dengan hari H coblosan,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Zudan mengajak masyarakat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan perekaman guna menyelamatkan hak suaranya. Dia menjamin, jajarannya akan memberikan pelayanan maksimal.

“Sesuai putusan MK bila tidak mau merekam ya harus legowo kehilangan hak pilihnya,” tuturnya.

Dia juga menambahkan, hingga saat ini, upaya jemput bola perekaman e-KTP masih berlangsung. Kemarin (14/4), Dukcapil pusat bersama DKI Jakarta membuka perekaman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang dan Salemba Jakarta.

“Yang di daerah saya belum dapat laporan,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam dua bulan terakhir, gerakan jemput bola nasional juga digalakkan. Khususnya di wilayah Indonesia Timur yang memiliki angka perekaman relatif rendah. Agar maksimal, sejumlah tenaga dari dinas dukcapil di Jawa diperbantukan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah selaku mitra penyelenggara pemilu siap membantu Komisi Pemilihan Umum dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

“Persiapan dari penyelenggara sudah 99,9 persen kita apresiasi. Kita pemerintah mitra KPU, kita back up’KPU, jangan sampai tugas KPU terhambat,” ujar Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengatakan pemerintah daerah bisa membantu penyediaan makanan, minuman serta anggaran sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemilu di daerah, sepanjang diputuskan bersama dengan DPRD setempat.

Saat ini dari sisi perekaman KTP elektronik, sebagai persyaratan menggunakan hak pilih, menurut Tjahjo sudah berjalan baik. Hanya Papua dan Papua Barat yang persentase perekaman KTP elektroniknya di bawah 85 persen.

Kemendagri sendiri sudah menginstruksikan tim pemantau pemilu di posko Kemendagri bekerja selama 24 jam dengan dipimpin eselon I secara bergiliran.

“Semua kementerian pasti ada tim pemantau. Ada juga tim pemantau dari pihak swasta, dari media, termasuk pemantau luar negeri,” tutur Tjahjo.

Di sisi lain Tjahjo juga berharap pers dengan daya kritisnya dapat menyampaikan apa saja kendala-kendala penyelenggaraan pemilu di daerah melalui pemberitaan. (ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here