Jangan Terprovokasi 22 Mei

145
Pemasangan pager kawat berduri di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Sabtu, (5/5/2019). (Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK)

PBNU Ajak Fokus Ibadah, Muhammadiyah Nasihati Aparat

RadarPriangan.com, JAKARTA – Sederet Tokoh-tokoh agama tanah air mulai menyerukan kepada masyarakat untuk tidak terlibat aksi aksi inkonstitusional pada pengumuman hasil pemilu 2019 tanggal 22 Mei mendatang. Pada posisi ini, dibutuhkan kedewasaan, mental berbangsa dan menjaga kehidmatan Ramadan.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengeluarkan imbauan agar warga NU tidak datang ke Jakarta untuk melakukan aksi protes. Masyarakat diminta lebih fokus menghidupkan kegiatan Ramadan dan meningkatkan ibadah.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, terutama umat islam dan khusus warga NU agar menghadapi pengumuman pilpres oleh KPU nanti dengan sikap dewasa, tenang, besar hati, dan lapang dada. “Apapun hasilnya dan siapapun yang menang haru kita terima,” tegasnya, kemarin (19/5).

Said mengungkapkan, pada momen kritis seperti ini, menurutnya penting untuk menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, dewasa beradab. Jangan sampai terjadi gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan inkonstitusional.”Kita disorot oleh dunia internasional kita mayoritas beragama islam. Tunjukkan kita mengerti dan sadar caranya berdemokrasi memahami cara bernegara,” jelasnya.

Said menegaskan bahwa sistem demokrasi yang dianut Indonesia sudah sesuai dengan prinsip Ahlussunnah Wal Jamaah dan madzhab mayoritas muslim di Indonesia. Ia menyerukan agar masyarakat mencintai dan menyayangi bangsanya sendiri. “Jangan sampai karena pilpres, bangsa menjadi pecah kita jadi chaos. Naudzubillah apalagi sampai perang saudara,” katanya.

Alumnus Universitas Ummul Qura, Mekkah ini kembali mengingatkan untuk berkaca pada negara-negara timur tengah yang sudah kacau balau. Afghanistan yang seluruhnya beragama Islam sudah 40 tahun dilanda perang suadara. “Di Iraq sudah satu setengah juta nyawa melayang Suriah 500 ribu, Yaman selalu ribut, Sudan juga demikian. Hampir seluruh dunia Arab bergejolak. Nyawa manusia sudah sangat murah harganya,” katanya.

Lewat imbauan yang disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini kemarin, bagi pihak-pihak yg merasa berkeberatan dengan hasil KPU, bisa menempuh jalur konatitusi melalui Mahkamah Konstitusi. Seluruh warga NU juga dihimbau untuk sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif, aman dan juga tertib.

“Persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bagian dari menjaga amanat agama dan juga pendiri bangsa (founding fathers) kita,” tulis Helmy dalam imbauan tersebut.

Meski demikian, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan, aksi menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulis adalah hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.”Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, aksi massa merupakan wujud partisipasi publik dalam demokrasi yang harus dihormati,” terang dia.

Dalam menghadapi penetapan hasil pemilu pada 22 Mei, dia mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik, mematuhi hukum, dan perundang-undangan. Khusus kepada para elit, kata Muti, hendaknya bisa menjadi teladan bagaimana berbangsa dan bernegara yang sebaik-baiknya dengan tidak memperalat rakyat untuk meraih kekuasaan, jabatan, serta kepentingan pribadi dan golongan.

Dia juga berpesan kepada partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil pemilu sebagai sebuah kenyataan dan konsekwensi dari kehendak rakyat Indonesia.

“Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu hendaknya menempuh jalur hukum dan undang-undang dengan tetap mengedepankan dan mengutamakan persatuan dan kerukunan bangsa,” paparnya.

Semua pihak, kata Muti, terutama para tokoh dan pemimpin bangsa untuk duduk bersama dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih melaksanakan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Harus ada jalan keluar terbaik yang bisa diterima semua pihak bukan zero sum game.

Muti menyatakan, para penyelenggara pemilu hendaknya tetap bekerja profesional sesuai dengan undang-undang. Sebagai lembaga negara yang mandiri, KPU dan Bawaslu harus tetap independen dan adil. “Tidak boleh tunduk oleh tekanan siapapun, kelompok, dan lembaga manapun, baik pemerintah, partai politik, maupun aksi-aksi massa,” ucap dia.

Selain KPU dan Bawaslu, aparatur keamanan juga harus bekerja profesional untuk menjaga keamanan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif. “Menghindari cara-cara militeristik agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa,” tegasnya.

Menristekdikti Mohamad Nasir menyampaikan imbauan kepada seluruh rektor kampus negeri maupun swasta. Kepada para pimpinan kampus, diharapkan bisa menjaga seluruh elemennya untuk tetap independen menyambut penetapan hasil rekapitulasi suara Pilpres oleh KPU pada Rabu (22 /5) mendatang.

“Kampus jangan sampai memprovokasi atau terprovokasi,” katanya usai mengikuti kegiatan buka bersama dengan ILUNI UI di Jakarta tadi malam.

Dia berharap perguruan tinggi tetap menjaga marwahnya sebagai lembaga akademik yang menjunjung tinggi netralitasnya. Nasir meminta kepada para mahasiswa, dosen, bahkan elemen alumni perguruan tinggi supaya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi menyambut pengumuman KPU itu.

Nasir mengatakan kalaupun ada yang merasa kecewa atau ada kecurangan, sudah ada saluran pengaduannya. “Silahkan mengadu ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Itu diatur dalam undang-undang,” katanya. Nasir meminta masyarakat kampus supaya memberikan kesempatan kepada KPU untuk menuntaskan pekerjaannya.

Selain itu, dia juga mengomentari adanya kasus dosen yang ditangkap polisi karena menyebar berita hoaks. Menurut Nasir kasus tersebut adalah murni kasus personal atau pribadi. Sehingga pribadi dosen harus mempertanggungjawabkan. Dia mengatakan sudah sering menghimbau para civitas akademika untuk tidak menyebar hoax atau informasi yang menghasut. Menurutnya masyarakat kampus harus ikut dalam menenangkan situasi di tengah masyarakat.

Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan, hasil rekapitulasi akan diumumkan pada Rabu (22/5) mendatang. Hal ini, diperkirakan terjadi karena terkendalanya administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara.

Masih ada serangkaian hal yang harus dilakukan, sebelum pengumuman hasilnya berlangsung. Pramono menjelaskan, seluruh pihak terkait harus menandatangani formulir hasil rekapitulasi. “Itu hubungannya tidak hanya dengan ke tujuh komisioner saja, tapi juga seluruh saksi yang hadir di rekapitulasi manual,” jelasnya. Ada ratusan lembar formulir yang harus ditandatangani oleh komisioner dan saksi.

Pramono, memberikan gambaran penandatanganan formulir dari Kalimantan Barat misalnya. Dalaam satu provinsi dengan dua dapil saja memiliki lebih dari satu berita acara. Salah satu berita acara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP). Satu untuk berkas pemilihan DPD. Hingga yang terakhir merupakan dua berita acara dari pemilihan DPR RI, berdasarkan kedua dapil yang ada di Kalimantan Barat. “Setiap BA (berita acara) ada lebih dari 6-10 halaman, dan semuanya harus ditandatangani,” imbuhnya.

Nah, itu baru satu provinsi yang memilki dua dapil. Sedangkan di pulau Jawa sendiri, ada beberapa provinsi yang memiliki lebih dari satu dapil. Jawa Timur merupakan salah satunya.

Provinsi ini, dibagi lagi menjadi 11 dapil. Sudah bisa dipastikan, berita acara yang harus dibuat untuk provinsi ini pun lebih banyak dari provinsi lainnya di Indonesia. Karena itu lah, Pramono memperkirakan akan ada ratusan berita acara yang harus ditandatangani oleh seluruh komisioner dan saksi. “Jadi kayaknya sih tetap 22 Mei baru selesai,” tukas Pramono.

Imbauan bagi warga kampus terkait adanya isu people power juga disuarakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN). Ketua Forum PTKIN Babun Suharto menyampaikan supaya kampus-kampus negeri di bawah Kementerian Agama (Kemenag) untuk tetap menjaga situasi di kampus masing-masing.

“Mengingat situasi dan kondisi menjelang 22 Mei yang semakin panas, pimpinan kampus dihimbau menjaga kondisi supaya tetap sejuk,” kata rektor IAIN Jember itu. Dia mengatakan kampus harus sejuk sehingga tetap nyaman untuk kegiatan akademik.

Babun mengatakan civitas akademika di kampus jangan sampai terprovokasi ajakan people power. Menurut dia people power bisa menjurus aksi makar. Menurutnya aksi makar itu sama dengan bughot. “Makar atau bughot itu hukumnya haram,” katanya.

Menurut dia seluruh kampus PTKIN harus kompak. Mendukung kinerja KPU. Kalau ada dugaan kecurangan, disampaikan dengan saluran yang benar. Saat ini jumlah PTKIN di bawah Kemenag mencapai 58 unit.(tim/tau/lum/wan/bin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here