Jangan Coba-Coba Melawan!

111
Ratusan Demontran dari sepuluh elemen masyarakat melakukan aksi demo menjelang sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah kostitusi (MK), Jakarta, Rabu (26/6/2019). Aksidemo tersebut berlangsung damai di sekitar Monas atau sekitar patung kuda. Polisi tidak mengijinkan aksi demo dilakukan di depan MK dengan alasan akan mengganggu jalannya persiapan proses persidangan yang sedang berlangsung. (Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK)

Sandiaga: Jaga Situasi Kondusif

RadarPriangan.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, bahwa aparat kepolisian tidak akan memberikan izin kepada masyarakat yang ingin melakukan aksi demonstrasi di sekitaran Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat penyampaian hasil keputusan sidang sengketa Pemilihan Umum, hari ini (27/6).

“Pokoknya kita tidak kasih izin demonstrasi sekitar MK. Kalau ada demonstrasi, berarti tidak dapat izin,” kata Wiranto kepada para wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin (26/6).

Karena tidak ada yang diberikan izin, lanjut Menko Polhukam, maka berarti polisi berhak membubarkan aksi demonstrasi di sekitaran MK. “Ini semua ada di Undang-undang, bukan polisi ngarang sendiri,” tegasnya.

Mengenai kemungkinan masih adanya pihak yang melakukan aksi di sekitaran MK besok, Menko Polhukam menduga kemungkinan ada yang mensponsori kegiatan tersebut. Untuk itu, Menko Polhukam menegaskan, akan mencari pihak yang mensponsori aksi tersebut.

“Kita tunggu saja nanti. Dan kalau ada demostrasi liar, tentu ada sponsornya. Ada yang menggerakkan, yang bertanggungjawab mereka, nanti kita cari,” kata Wiranto.

Terpisah, Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengajak masyarakat dan pendukungnya untuk menjaga suasana tetap kondusif dan tidak perlu datang berbondong-bondong ke sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6).

“Kami imbau untuk menjaga situasi aman dan tenteram karena jika terjadi situasi tidak kondusif, maka yang dirugikan adalah seluruh masyarakat terutama ketidakpastian ekonomi,” kata Sandiaga, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, dirinya dan Prabowo Subianto sebelum sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK sudah mengimbau para pendukungnya untuk tidak berbondong-bondong datang ke MK.

Menurut dia, para pendukungnya cukup memantau proses persidangan PHPU itu melalui media televisi, cetak dan daring, sehingga tidak perlu berbondong-bondong datang ke MK.

“Kami telah mengimbau kepada para pendukung untuk mengawal proses di MK melalui media cetak, televisi maupun media daring, sehingga tidak perlu datang langsung ke MK berbondong-bondong,” ujarnya.

Sandiaga mengatakan pihaknya telah mengambil langkah konstitusional dengan mengajukan gugatan ke MK sebagai bentuk ketaatan pada konstitusi negara. Dia meyakini hakim MK akan memutuskan keputusan yang berpihak pada kebenaran dan keadilan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya MK memutuskan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dari semula Jumat (28/6) menjadi Kamis (27/6) pukul 12.30 WIB.

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, keputusan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan itu merupakan hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/6).

“MK mempercepat pengucapan putusan sebelum tanggal yang ditetapkan, yakni 28 Juni 2019, karena secara internal Majelis Hakim memastikan, meyakini bahwa putusan itu sudah siap dibacakan pada Kamis (27/6),” kata Fajar. (ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here