Jabatan Kades Makin Diminati, Mantan Camat Hingga Mantan Perwira Mendaftar

40
Asep Jaelani

RadarPriangan.com, GARUT – Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak nampaknya mendapat animo sangat tinggi dari berbagai kalangan masyarakat. Demikian diungkapkan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, Asep Jaelani, kepada wartawan, Kamis (19/9).

Asep mengatakan, para peminat yang mengikuti Pilkades tidak lagi berasal dari sosok yang memiliki ketokohan di tingkat desa, namun lebih dari itu.

Lanjutnya, para bakal calon (balon) kepala desa ada Pilkades serentak tahun ini diminati khalayak banyak dengan latar belakang yang beragam. Asep menyebut, para pendaftar balon kades ada yang berasal dari pensiunan PNS, Pengusaha, wartawan bahkan hingga mantan Camat dan Perwira setingkat Letkol pun ikut serta dalam memperebutkan kursi nomor satu di Pemerintahan tingkat desa itu.

“Ya sekarang antusiasme masyarakat lebih tinggi, bahkan para bakal calon kepala desa ada yang dari mantan Camat, bahkan Letkol (Perwira Polri) juga ada,” kata Asep.

Bahkan jika dilihat di lapangan, sejumlah pihak yang ikut dalam proses Pilkades sementara ini terdiri dari banyak pihak selain mantan Camat dan Perwira Polisi. Para bakal calon kades juga ada yang berasal dari pekerja serabutan, sopir, guru honorer, pemuka agama, perangkat desa dan lainnya.

Posisi kepala desa saat ini memiliki daya tarik lebih tinggi dengan situasi saat ini, terutama jika dilihat dari segi penganggaran yang digelontorkan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten ke pemerintah desa.

“Desa sudah punya regulasi yang jelas, aturan anggaran yang masuk ke desa dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten semakin besar. Sehingga ini menjadi bagian dari pemantik animo masyarakat untuk mengembangkan mengelola desa,” kata Asep.

Termasuk dari segi gaji, penghasilan perangkat desa sudah jauh ketimbang beberapa waktu lalu. Asep mengatakan, penghasilan perangkat desa saat ini bisa sejajar dengan PNS golongan 2A berkisar Rp2 juta lebih per bulan, apalagi untuk kepala desa bisa mencapai Rp 3 juta lebih, belum termasuk tinjauan. (erf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here