Investasi Tiongkok di Indonesia Terusik, ini Tanggapan Menko Kemaritiman

34
Luhut Binsar Pandjaitan

RadarPriangan.com, JAKARTA – Investasi Tiongkok di dalam negeri dianggap tidak memenuhi standar lingkungan, hak asasi manusia (HAM), dan tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Atas dasar itu, pemerintah diminta untuk waspada menerima investasi dari Negeri Tirai Bambu itu. Kehawatirkan itu diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi kekhawatiran itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bahwa sejauh ini kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok baik-baik saja.

“Baik, enggak ada masalah,” kata Luhut di Jakarta, Jumat (10/5).

Luhut menegaskan, bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian menjalin kerja sama dengan negara lain bukan hanya Tiongkok saja, tetapi juga negara lainnya.

Menurut Luhut, negara Indonesia bisa belajar dari Tiongkok terkait pemberantasan korupsi. Di sana, pejabat yang ingin melakukan korupsi akan berpikir beribu kali, sebab hukuman yang diterapkan tidak main-main, yakni hukuman mati.

Investasi Tingkok di Indonesia tak sedikit yang masuk ke sektor industri. Berkaitan dengan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Haris Munandar mengatakan, bahwa Indonesia membutuhkan investasi dari Tiongkok.

Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan investor asing untuk mendongkrak pertumbuhan industri. Apalagi, kata dia, selama ini investasi Tiongkok di Indonesia tidak ada masalah.

“Selama ini investasi China di sektor industri tidak ada masalah. Seperti kita ketahui investasi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri,” ujar Haris.

Selain itu, lanjut Haris, investasi bisa meningkatkan daya saing dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Itu untuk sektor produktif.

“(Investasi) meningkatkan daya saing melalui alih teknologi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja,” ungkap Haris.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai investasi dari Tiongkok. Sebab perusahaan-perusahaan China tak mengenal tata kelola perusahaan yang baik.

“Good corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menempati tempat pertama fraud improper payment,” ujar Syarif.

Apa yang disampaikan Syarif bukan subjektif, tapi ada dasarnya yakni merujuk data Foreign Corruption Practices Act (FCPA) yang menyebutkan China sebagai negara nomor satu dengan tingkat pembayaran tidak wajar atau improper payment.

Kekhawatiran Syarif juga dirasakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Bahwa selama ini, kerja sama dengan investor asal China, Indonesia mesti keras.

Basuki mencontohkan seperti kerjasama Jalan Tol Solo-Kertosono (Soker) maupun Manado-Bitung.

“Itu harus dikerasin hanya untuk kejar progres saja. Kemudian di Manado-Bitung, dia yang kadang-kadang bayar kontraknya yang terlalu kecil, sehingga tidak bisa gerak. Kita harus cek di situ,” kata Basuki.

Dibandingkan Tiongkok, menurut Basuki, masih lebih baik negara Jepang menjunjung komitmen tinggi sehingga pemerintah puas dengan cara kinerjanya.

“Kalau China ini kita harus ikut awasi secara lebih cepat. Kalau kami di lapangan pengawasannya bisa lebih cepat. Kalau Jepang dari segi kita, kita serahkan kepada Jepang, itu sudah beres,” pungkas Basuki.(din/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here