ICW Minta Bantuan PBB

55
ist

RadarPriangan.com, JAKARTA – Revisi UU KPK sudah disahkan, publik pun berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi tersebut. Selain usulan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi, publik juga melirik bantuan internasional. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengajukan surat meminta bantuan hingga ke PBB.

Koalisi yang tergabung dari beberapa organisasi tersebut mendatangi kantor United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) di kawasan Thamrin, Jakarta, kemarin (19/9). UNODC sendiri merupakan kantor PBB yang khusus menangani obat-obatan terlarang dan kejahatan. Dalam kunjungan kemarin, koalisi diwakili oleh Transparancy International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Manajer Riset TII Wawan Suyatmiko menerangkan bahwa koalisi telah memberikan surat kepada representatif PBB tersebut. Surat tersebut berisi permohonan dari masyarakat kepada PBB untuk turun tangan dalam polemik pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kita juga memberikan update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK,” jelas Wawan usai pertemuan tertutup.

Suratnya sendiri ditujukan langsung kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Koalisi ingin agar revisi UU KPK ini juga bisa menjadi perhatian internasional. Karena Indonesia sendiri merupakan bagian dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang berlangsung pada 2003 silam. “UNCAC sudah diratifikasi juga dalam UU 7/2007, di mana jelas bahwa kita membutuhkan satu badan yang independen, kuat, dan kredibel dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Namun, untuk sementara belum ada tanggapan langsung dari PBB. UNODC hanya menerima surat tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan analisis UU KPK yang baru. “Karena undang-undangnnya juga belum dinomori, mereka harus menganalisis dulu UU-nya,” terang Wawan. Koalisi mengharapkan setelah keluar hasil analisis, PBB bisa memberikan pernyataan dukungan yang menguatkan penolakan terhadapa revisi UU KPK.

Ekspos ke dunia internasional juga dilakukan KPK. Lembaga antirasuah itu mengundang sejumlah media asing ke Gedung Merah Putih kemarin untuk menginformasikan dan berdialog terkait revisi UU KPK.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan bahwa sebagai aparat penegak hukum, KPK hanya bisa menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan. “Tapi apakah masyarakat menghendaki hal yang sama atau tidak,” ungkapnya.

Laode menyebutkan, kemungkinan akan ada beberapa prosedur kerja yang berubah setelah ini. Seperti penyelidikan, penyidikan, dan penyadapan. Untuk itu, KPK berencana mengadakan tim transisi dari kepempinan lawas ke periode baru.

Terpisah, aksi kembali digelar di depan Gedung DPR Senayan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai universitas menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK. Beberapa di antaranya ada Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Paramadina, Universitas Kristen Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan niversitas Dokter Hamka.

Mahasiswa menilai bahwa pengesahan revisi UU merupakan tanda-tanda Indonesia kembali ke Orde Baru. Peraturan disesuaikan dengan kepentingan penguasa dan mengabaikan rakyat. Mereka juga menuntut agar anggota DPR dengan catatan negatif dan mendalangi pengesahan revisi UU ini agar mundur dari jabatannya. (fin/ful)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here