Hasil Kajian, Pabrik Changsin dan Galian C Penyebab Banjir di Leles

239
Rapat dengar pendapat dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI di aula Kantor Bupati Garut, Jumat (21/6). (MUHAMAD ERFAN/RADAR GARUT)

RadarPriangan.com, GARUT – Banjir yang kerap melanda Leles dalam dua tahun terakhir mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Dalam tiga bulan ke depan, DPD meminta Pemkab Garut dan Pemprov Jawa Barat segera menyelesaikan persoalan banjir yang dituding karena pembangunan pabrik sepatu milik PT Changsin serta adanya galian C.

Saat terjadi banjir, air bisa menutup lalu lintas di Jalan Leles. Padahal Jalan Leles merupakan jalur utama dari Bandung menuju Garut. Ketika banjir melanda, air sangat deras karena kontur Jalan Leles berada di turunan.

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengakui kelalaiannya dalam pengawasan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) PT Changsin. Seharusnya setiap enam bulan ada pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Garut. Namun dinilai Rudy tidak dilakukan dengan baik.

Ia juga menyebut adanya kesalahan dalam izin PT Changsin. Saat pembuatan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) memang ada kesalahan dari DLH. Pasalnya PT Changsin menggunakan UKL/UPL milik salah satu hotel di Kamojang.

“Tapi sekarang UKL/UPL sudah diganti dengan amdal. Cuma amdalnya ini belum dilaksanakan sempurna oleh Changsin. Saluran pembuangan air dari Changsin tidak tertampung dan meluap ke jalan,” ucap Rudy usai rapat dengar pendapat dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI di aula Kantor Bupati Garut, kemarin (21/6).

Ia menyebut, saat ini Changsin sudah mau membuat kolam retensi. Hanya saja air dari kolam tersebut tak akan tertampung jika dibuang ke drainase yang ada. Pemkab Garut bersama Pemprov Jawa Barat akan segera memperbesar drainase yang ada di Leles untuk antisipasi banjir.

“Kolam ini lagi dibuat, ada waktu tiga bulan selesaikan. Drainasenya kan kecil, kami minta (diperbesar) dua meter kiri kanan. Provinsi sudah lakukan itu karena jalurnya memang jalan provinsi,” katanya.

Mengenai masalah galian C, Rudy menyetujui untuk melakukan penertiban. Pasalnya keberadaan galian C berakibat pada potensi longsor. Meski izin galian C berada di provinsi, namun pihaknya punya rekomendasi untuk pencabutan izin jika sudah merusak lingkungan.

Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Ayi Hambali mengatakan, ada dua penyebab banjir di Leles. Pertama karena adanya pembangunan pabrik dan kedua disebabkan aktivitas galian C yang ada di Tutugan Leles.

“Untuk pembangunan pabrik itu sebetulnya sudah ada amdal. Masalahanya amdal  itu benar atau tidak. Kedua apakah amdal yang ada sudah dilaksanakan dengan disiplin atau tidak,” kata Ayi.

Kedatangan DPD, lanjutnya, untuk bisa membantu bupati dalam menuntaskan pondasi dari kesepakatan amdal. Pihaknya ingin agar amdal bisa dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pabrik. Banjir yang terjadi di Leles, bukan hanya kerugian alam tapi juga manusia.

“Saya agak miris lihat Cangkuang karena banjir mengarah ke Cangkuang dan membawa pasir ke sana. Luas Cangkunag pun berkurang karena ada pendangkalan dan kerusakan (alam di Leles) sudah parah,” ucapnya.

Untuk masalah galian C, ia tak melihat ada solusi yang bisa diterapkan. Solusi satu-satunya untuk galian C dengan penutupan. Apalagi letak lokasi galian berada di depan kampung.

“Kalau ada longsor habis. Masa kita tunggu korban dulu. Pembahasan ini tak akan di sini saja (Garut). Nanti kami akan panggil Changsin dan provinsi ke jakarta untuk taati semua aturan ini,” katanya.

Masalah galian C harus bisa dituntaskan Pemprov Jawa Barat karena semua perizinan diurus provinsi. Pengusaha tak akan takut ke bupati karena mereka mendapat izin dari provinsi.

“Mereka dapat izin dari gubernur, terus ditegur bupati ya enggak akan takut. Harusnya yang mencabut izin provinsi. Kalau bupati enggak ada wewenang,” ujarnya.

Ayi memberikan waktu selama tiga bulan untuk pemerintah menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya akan terus melakukan pengawasan selama tiga bulan hingga September.

“Kalau sampai tiga bulan tak dilaksanakan, tahapan ini akan kami terus lakukan. Berjenjang dari kabupaten, provinsi, sampai pusat. Kami inginkan solusi dulu dan tak ingin bawa ke jalur hukum. Mudah ke hukum apalagi Bareskrim itu mitra kami,” ucapnya. (erf) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here