Hari Ini Pelunasan BPIH Tahap Kedua

127
dok. JPG

Personel TPHD Dilarang Pulang Lebih Cepat

JAKARTA – Calon jamaah haji (CJH) berhak lunas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahap kedua, sudah bisa pelunasan mulai hari ini (30/4). Total CJH yang bisa melunasi hingga 10 Mei depan berjumlah 19.815 orang. Jumlah ini merupakan sisa kuota pelunasan tahap pertama.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhadjirin Yanis mengatakan sesuai jadwal pelunasan BPIH tahap kedua digelar pada 30 April hingga 30 Mei. Sistem pelunasannya tidak ada perbedaan dengan pelunasan tahap pertama.

Dia menjelaskan ketika pelunasan tahap pertama ditutup 15 April lalu masih ada sisa kuota sebanyak 19.815 orang. “Terdiri dari 18.316 kuota jemaah haji reguler dan 1.499 tim pemandu haji daerah (TPHD, red),” katanya, Senin (29/4).

Dia menegaskan dalam pelunasan tahap pertama waktu itu, tingkat pelunasannya mencapai 90,29 persen.

Tidak menutup kemungkinan saat penutupan pelunasan tahap kedua ditutup, masih ada sisa kuota. Jika ini terjadi, sisa kuota akan langsung diisi oleh kuota CJH cadangan yang sudah melunasi BPIH di tahap pertama. Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Kemenag Mukhammad Khanif menjelaskan ada sejumlah kriteria CJH yang masuk pelunasan tahap kedua.

Di antaranya CJH berhak lunas BPIH tahap pertama, namun pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan pembayaran. Ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala kantor Kemenag kabupaten atau kota. Lalu CJH yang nomor porsinya telah masuk alokasi kuota tahun 2019 yang sudah berhaji.

Selain itu CJH yang menjadi pendamping CJH lanjut usia. Pemerintah menetapkan kriteria usia lansia minimal 75 tahun. Ketentuan bagi lansia yang bisa mengajukan pendapimping adalah telah melunasi di tahap pertama. Untuk pendamping syaratnya harus terdaftar sebelum 1 Januari 2017 dan terdaftar di provinsi yang sama. “Kami harapkan jemaah yang masuk pelunasan tahap kedua supaya memanfaatkan waktu pelunasan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Makkah Arsyad Hidayat menjelaskan sejumlah potensi persoalan di Makkah. Di antaranya adalah personel TPHD yang meminta dipulangkan lebih dahulu. Dia menegaskan sebelum berangkat haji, TPHD diwajibkan membuat surat pernyataan mengikuti jadwal perjalanan haji Kemenag.

“Sehingga mereka tidak boleh mengajukan tanazul awal atau pulang lebih cepat,” kata Arsyad di Asrama Haji Pondok Gede. Dia mengatakan kepada seluruh petugas haji untuk tidak memenuhi permintaan pemulangan lebih cepat dari para TPHD.

Aturan itu digunakan karena personel TPHD memiliki tugas membantu jamaah dari daerahnya masing-masing. Pemberangkatan personel TPHD juga menggunakan uang pemda dengan nominal kisaran Rp70 jutaan/orang. “Kalau mereka minta pulang dahulu, jamaahnya ditinggalkan,” katanya.

Kemenag sudah mengatur, umumnya TPHD dipulangkan dalam kloter-kloter belakangan. Pada beberapa kejadian, personel TPHD terkadang pejabat di daerah setempat. Arsyad menegaskan personel TPHD harus komitmen mendampingi jamaahnya. Kepada petugas haji juga harus tegas menolak permintaan pemulangan lebih awal para TPHD. (wan/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here