Habib Rizieq Disebut Jadi Syarat Rekonsiliasi

76
Habib Rizieq Syihab

Golkar: Proses Hukum Jangan Diintervensi Politik

RadarPriangan.com, JAKARTA -Nama Habib Rizieq Syihab disebut-sebut dalam rencana rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Adalah mantan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang meminta agar rekonsiliasi dimanfaatkan untuk memulangkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) ini ke Indonesia. Persaudaraan Alumni (PA) 212 setuju. Namun, pemerintah memandang penegakan hukum jangan dikaitkan dengan politik.

“Saya setuju dengan yang disampaikan Dahnil. Itu sangat logis dan realistis berbicara tentang kemanusiaan. Dimana setiap warga negara Indonesia berhak atas kemerdekaan dirinya masing-masing di negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa,” tegas Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin, di Jakarta, Sabtu (06/7).

Menurutnya, kepulangan Rizieq bukan masalah kelompok atau perseorangan. Menurutnya, banyak ulama, tokoh, dan aktivis yang jadi korban kriminalisasi. Dikatakan, Rizieq belum tentu setuju dengan rencana rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Rencana itu, lanjutnya, akan dimusyawarahkan dengan para ulama. “Permasalahan ini harus dimusyawarahkan antara Prabowo-Sandi dengan ulama, tokoh, dan aktivis perwakilan Alumni 212 serta simpatisannya agar terpenuhi rasa keadilan. Terutama masyarakat yang telah memberikan hak suaranya kepada 02,” paparnya.

Sebelumnya, pada Jumat (05/7) melalui akun twitternya, Dahnil Anzar Simanjuntak melemparkan wacana rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo dimanfaatkan untuk membawa pulang Rizieq Syihab. “Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada HABIB RIZIEQ kembali ke Indonesia,” tulis Dahnil.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan rekonsiliasi dilakukan untuk membicarakan masalah bangsa dan negara. Bukan perseorangan. MAntan Panglima TNI Ini menilai rekonsiliasi tak lagi menjadi agenda prioritas Jokowi. Meski mendukung rekonsiliasi, Moeldoko khawatir langkah tersebut justru dijadikan ajang untuk menegosiasikan kepentingan kelompok tertentu. “Kita bicara negara. Jangan terjebak pemikiran pragmatis, nanti malah mengganggu sistem negara ini,” tegas Moeldoko.

Hal senada juga disampaikan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden. Ali Mochtar Ngabalin. Dia menegaskan rekonsiliasi penting. Tetapi tak perlu dikaitkan dengan urusan penegakan hukum. “Penegakan hukum tak boleh dicampuri urusan politik. Dalam posisi Rizieq, tentu pemerintah dan penegakan hukum punya pertimbangan-pertimbangan,” ujarnya.

Selain itu, rekonsiliasi bukan soal keharusan parpol berkoalisi. Rekonsiliasi, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memastikan komunikasi yang baik dan intensif di semua kalangan masyarakat. “Mungkin Jokowi dan Prabowo dan orang-orang hebat sudah bisa ketemu. Tapi kalangan bawahnya harus diikhtiarkan,” jelasnya

Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan menilai Dahnil salah kaprah soal rekonsiliasi politik. Menurutnya, rekonsiliasi politik jangan dipahami untuk negosiasi kasus hukum.” Ini , semakin salah kaprah. Indonesia negara hukum. Karena itu, hukum harus ditegakan kepada siapa saja tanpa terkecuali,” tegas Ace Hasan.

Menurutnya, jika Rizieq tidak bermasalah dengan hukum sebaiknya pulang saja ke Indonesia. Rizieq, lanjutnya, bisa kembali kapan saja ke tanah air. “Kalau Rizieq Shihab mau pulang ya pulang saja. Kalau dia tidak merasa bersalah secara hukum, hadapi saja. Tidak perlu minta diistimewakan. Katanya equality before the law. Kalau persoalan hukum, harus pisahkan dengan politik. Proses hukum biarlah menjadi ranah hukum. Jangan diintervensi ke persoalan politik,” papar Ace.(rh/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here