Gubernur Jabar Usulkan Tiga Jenjang Pendidikan Satu Lokasi

94
Ridwan Kamil

Mendikbud Muhadjir Effendy Menyambut Positif

RADARPRIANGAN.COM, GARUT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan akses pendidikan yang semakin luas di semua level jenjang, mulai SD, SMP, SMA/SMK. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami berharap di kemudian hari bisa dibangun sebuah gedung yang berisi tiga jenjang pendidikan sekaligus.

“Kami mohon izin mengajukan gagasan. Kami ingin membangun, misalkan kami membangun SMP di atas bangunan SD atau bangunan SMA di atas bangunan SMP, sehingga lulus SMP tidak harus sibuk PPDB kemana-mana lagi, cukup dilanjutkan bagi yang ingin melanjutkan,” kata Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) saat memberikan sambutannya dalam Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Pendopo Kabupaten Garut, Sabtu (23/3/19).

Gagasan tersebut, menurut Emil akan menghemat dan menciptakan angka partisipasi pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga, menurutnya sebagai penyikapan atas terjadinya penyusutan jumlah sekolah dan peserta didik di level SMP dan SMA/SMK. Padahal selama ini sendiri pemerintah senantiasa dituntut meningkatkan pemerataan pendidikan.

Ia mencontohkan, jumlah pelajar sekolah dasar se-Jawa Barat ada 19 ribu, namun dari jumlah tersebut hanya tinggal 5 ribu saja yang masUk SMP dan saat SMA hanya tinggal 1.500 saja.

“Jadi makin hari makin menyusut padahal kami dituntut pemerataan pendidikan. Dalam teori pembangunan tidak sederhana membeli lahan, membangun konstruksi apalagi daerah perkotaan mahal sekali. Padahal sekolah-sekolah swasta itu SD-nya di situ, bangunan SMP-nya di situ, SMA/SMK-nya di situ,” jelasnya.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Emil mengaku ada kendala teknis karena jenjang SD dan SMP kewenangannya ada di pemerintah kabupaten/kota dan SMA/SMK di pemerintah provinsi.

“Tapi ini urusan dunia, tidak sekaku itu dalam pandangan saya sebagai pemimpin di wilayah, sehingga kami bisa menjamin akses pendidikan yang sekarang ini bisa semakin luas,” katanya

Mendikbud Muhadjir Effendy menyambut baik usulan tersebut, dan menurutnya jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan pendidikan terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat untuk pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi untuk jenjang SMA/SMK atau sederajat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat.

“Saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), isinya sangat bagus sekali, luar biasa, visoner sekali,” tutur Muhadjir.

Muhadjir menyebut bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan keharusan untuk memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing. Meskipun menurut undang-undang penanggung jawab pendidikan nasional tetap ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ‘leading sector’. (igo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here