Evaluasi Total Penyelenggaraan Pemilu

128
Seorang polisi Indonesia menjaga tumpukan kotak suara hasil pemilu di Bandung, Jawa Barat Senin (29/4). Sementara aksi demo dari kubu pemenangan Prabowo-Sandi terus meluas di berbagai daerah. (TIMUR MATAHARI/AFP)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan opsi, jika pemilu ke depan dipisah sesuai tingkatan. Yakni Pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI dan Pemilihan kepala daerah sekaligus DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut KPU, Evaluasi total penyelenggaraan Pemilu 2019 harus dilaksanakan. Pasalnya, saat ini banyak kritik dan saran yang datang ke lembaga peyelenggara pemilu tersebut.

Pakar Komunkasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, pemisahan pemilu harus segera dilakukan. Hanya saja, ide dan gagasan yang disampaikannya sedikit berbeda dengan KPU.

“Menurut saya, membaginya secara eksekutif dan legislatif. Jadi, pemilihan presiden dan wakil presiden akan digabung bersama pemilihan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan legislative, akan digabung, baik DPD, DPR RI, provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network, Senin (29/4)

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini menjelaskan, mereka yang mempunyai ide dan gagasan dalam menentukan pemilu secara serempak tidak mengetahui kondisi di lapangan. Karenanya, semua pihak harus melakukan evaluasi.

“Jika pemisahan atas dasar itu (nasional dan lokal), yakni ketika pemilihan nasional, bisa terkubur wacana tentang tentang DPR RI. Yang lebih baik adalah pemisahan Pemilu legislative satu kelompok, dan eksekutif satu kelompok,” terangnya.

Emrus menambakan, dalam pemilu program yang ditawarkan eksekutif relative sama. Jika di gabung dengan pemilihan presiden, maka program derah dan nasional bisa sejalan.

“Jauh lebih gampang mengelompokkan atas dasar legislative dan eksekutif. Meskipun berbeda cara dalam berpolitik, tetapi semua tujuan politik sama. Yakni mensejahterakan rakyat,” ujarnya.

Terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi berharap, pemilu serentak yang memilih lima surat suara hanya dilakukan tahun ini. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu serentak 2019 sudah melebihi batas kemampuan manusia Indonesia.

“Secara fisik, pemilu serentak mengakibatkan 255 petugas KPPS meninggal dan1.470 petugas KPPS sakit. Dan angka ini kemungkinan, terus bertambah,” katanya.

Menurut Pramono, teknis penyelenggaraan pemilu serentak yang memicu jatuhnya petugas KPPS sebagai korban. Sebab, pemilu dengan lima surat suara sekaligus, membuat petugas KPPS membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk menyalin dari plano ke C1 kuarto.

“Bandingkan pada Pemilu 2014 menerapkan empat surat suara dan sebagian besar TPS menyelesaikan proses melewati waktu tengah malam. Jadi, secara otomatis waktu yang jauh lebih panjang dibutuhkan untuk pemilu kali ini,” tuturnya.

Pramono menyebutkan, dalam pemilu kali ini KPU mengurangi jumlah maksimal pemilih per TPS dari 500 menjadi 300 orang. Akibatnya, jumlah TPS dan anggaran membengkak. Adapun latar penyelenggaraan pemilu tahun ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013.

“Pada akhirnya, banyak petugas yang tidak sanggup secara fisik,” ujarnya.

Menurut Pramono, dari desain pemilu serentak ada beberapa klausul regulasi yang implikasi teknisnya di luar perkiraan. Ia mencontohkan, Pasal 383 (2) menyebutkan penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara, ada pula Putusan MK Nomor 20 Tahun 2019 yang intinya bisa memperpanjang waktu penghitungan suara 12 jam namun tanpa jeda.

Selain kesulitan petugas KPPS dalam penghitungan suara, Pramono menuturkan pemilu serentak kali ini juga melahirkan tumpang tindih eksekutif legislatif dan isu lokal nasional.

“Isu pilpres yang mendominasi, juga membuat caleg sulit mengkampanyekan diri, pemilih kesulitan mengenal profil serta visi misi partai dan caleg, dan pemilih sulit menjatuhkan pilihan. Masalah lain yang dihadapi adalah KPU menjadi sasaran hoaks,” ucapnya.

Pramono menyebutkan, sejumlah solusi sebagai strategi untuk pelaksanaan pemilu yang lebih baik. Ia berpendapat, mengurangi jumlah suara yang dicoblos dalam satu hari pemilihan bisa menjadi salah satu strategi. “Memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, misalnya,” ujarnya.

Kedua, mengurangi waktu yang diperlukan pemilih ketika mencoblos di TPS dan mengurangi waktu bagi KPPS dalam menghitung surat suara. Ini bisa dilakukan lewat sistem proporsional daftar tertutup.

“Artinya, ketika memilih caleg cukup mencoblos partai saja, bukan mencoblos nama. Bagi pemilih ini memudahkan, walaupun mungkin bagi caleg justru mempersulit karena mereka bergantung kepada pembagian kursi di partai,” imbuhnya.

Solusi ketiga yang ditawarkan adalah, mengurangi peredaran hoaks dengan menurunkan presidential threshold sehingga memungkinkan muncul paslon lebih banyak.

“Hoaks pasti selalu ada, akan tetapi cara ini bisa meminimalkan pembelahan kubu di masyarakat. Terakhir, memangkas waktu rekapitulasi dengan mengadopsi e-rekapitulasi,” pungkasnya. (khf/der/fin)

Seorang polisi Indonesia menjaga tumpukan kotak suara hasil pemilu di Bandung, Jawa Barat Senin (29/4). Sementara aksi demo dari kubu pemenangan Prabowo-Sandi terus meluas di berbagai daerah. (TIMUR MATAHARI/AFP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here