Enggar Bidikan Baru KPK

131
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Cari Bukti, Ruang Kerja Digeledah

RadarPriangan.com, JAKARTA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di ruang kerja Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

“KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kantor Kementerian Perdagangan di ruang Menteri Perdagangan RI sejak pagi ini,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (29/4).

Febri menyampaikan, penggeledahan diperlukan lantaran penyidik menduga barang bukti yang diperlukan bagi penyidikan kasus Bowo Sidik Pangarso berada di ruang kerja Menag.

Febri menerangkan, dari penggeledahan itu, pihaknya berhasil menyita sejumlah dokumen terkait gula rafinasi dan barang bukti elektronik. Untuk saat ini, penyidik masih mempelajari bukti-bukti tersebut.

“Akan dilanjutkan dengan verifikasi terhadap bukti yang didapatkan tersebut. Ini sebagai bagian dari upaya KPK untuk melakukan kroscek terhadap informasi-informasi yang berkembang di penyidikan. Ini standar untuk seluruh penanganan perkara,” tukasnya.

Febri menambahkan, penyidik kemungkinan akan memanggil pihak-pihak yang relevan dengan barang bukti tersebut, termasuk Mendag Enggartiasto, untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan guna memverifikasi bukti yang berhasil dikantongi sebagai bagian dari kelanjutan penyidikan.

“Biasa saja dipanggil sebagai saksi atau dimintai keterangan, jika memang dibutuhkan ya setelah kami pelajari hasil penggeledahan itu,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan, penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan yang disampaikan Bowo kala diperiksa penyidik.

“Makanya, anak-anak kan bergerak berdasarkan keterangan (Bowo) yang disampaikan dalam pemeriksaan. Ya nanti kita ikuti aja karena akan bergerak terus ya,” ucapnya.

Karena, sambung Agus, penyidik perlu menemukan bukti tambahan demi menelusuri kebenaran keterangan yang pernah disampaikan Bowo. “Kan disampaikan salah satu uangnya dari sana. Yaudah kita dalami, barangkali ada kaitannya,” imbuhnya.

Dalam pemeriksaan perdana 9 April 2019 lalu, Bowo mengaku menerima uang Rp2 miliar dari Enggartiasto. Kepada penyidik, penerimaan uang tersebut diakuinya agar dia mengamankan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas, yang akan berlaku akhir Juni 2017.

Saat itu Bowo merupakan pimpinan Komisi VI DPR yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Usaha Milik Negara. Enggar diduga meminta Bowo mengamankan Permendag itu karena adanya penolakan dari sebagian besar anggota dewan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung awal Juni 2017.

Masih kepada penyidik, Bowo kemudian menceritakan bahwa uang tersebut kemudian menjadi bagian dari uang Rp 8 miliar yang dimasukkannya ke dalam 400 ribu amplop untuk serangan fajar Pemilu 2019 lalu.

Dalam perkara ini, Bowo ditetapkan tersangka bersama pihak swasta bernama Indung dan Manager Marketing PT HTK Asty Winasti. Penetapan ketiganya terkait kasus dugaan suap kerja sama pelayaran PT Pilog dengan PT HTK di bidang pelayaran.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menerangkan, Bowo diduga menerima suap sebanyak tujuh kali dengan total Rp1,5 miliar dari PT HTK. Selain itu, Bowo juga diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai anggota dewan senilai Rp6,5 miliar.

Jika ditotal, dana haram yang diduga dikumpulkan Bowo dari praktik suap dan gratifikasi ditaksir mencapai Rp8 miliar. Uang itu dikonversi ke pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu yang dikemas di dalam 400 ribu amplop dan disimpan dalam 84 kardus.

Dana yang dikemas dalam amplop tersebut diduga digunakan Bowo untuk ‘serangan fajar’. Seperti diketahui, ia kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada kontestasi Pemilu 2019.

Atas perbuatannya, sebagai penerima suap dan gratifikasi, Bowo dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Asty, selaku pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here