Ekspos TAPD Garut Diwarnai Kericuhan

161
Sejumlah massa yang tergabung dalam Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar) memasuki ruang rapat TAPD di Gedung Utama DPRD Garut, Senin (9/9). (MUHAMAD ERFAN/RADAR GARUT)

RadarPriangan.com, GARUT – Kericuhan terjadi saat anggota DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Garut tengah melakukan rapat terkait ekspos TAPD tentang pembahasan APBD Perubahan 2019.

Hal tersebut disebabkan beberapa massa yang tergabung dalam Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar) memaksa masuk sambil membawa pengeras suara ke dalam Gedung Utama DPRD Kabupaten Garut, saat itu rapat masih berlangsung. Alhasil rapat ekspos TAPD pun tertunda setelah pimpinan DPRD sementara bersama para Ketua Fraksi memilih untuk menerima para peserta aksi terlebih dahulu.

Sebelum insiden tersebut, mereka sempat melakukan orasi di luar, ajuan audiensi mereka sudah mendapat surat Permakluman Audensi dari DPRD Garut melalui Sekertaris Dewan (Setwan). Namun hal tersebut nampaknya tidak begitu bisa merubah keputusan mereka untuk melakukan audiensi, Senin (9/9).

Ketika masuk sembari meneriakan tuntutan mereka untuk meminta audiensi, membuat sejumlah pejabat Pemkab Garut, seperti Sekda Garut Deni Suherlan, Kepala Bappeda Widiana, Kepala Bapenda Usep Basuki Eko, Asda I, Nurdin Yana, dan sejumlah pejabat staf lainnya bersama anggota DPRD Kabupaten Garut kecuali Ketua Fraksi, memilih bergegas untuk keluar ruangan baik melalui pintu belakang maupun depan.

Wakil Ketua DPRD Garut sementara, Enan mengatakan, ajuan aksi dan audensi dari masyarakat transparansi jawa barat (Mata jabar) sudah dipermaklumkan. Dimana, agenda mereka untuk audiensi dengan DPRD Garut, Senin (9/9) dibatalkan dan dijadwal ulang.

“Alasannya karena anggota DPRD Garut masa jabatan 2019-2024 belum ada pembentukan ketua definitif dan alat kelengkapan dewan (AKD). Surat tersebut sudah disampaikan pada 6 September 2019,” kata Enan seraya memperlihatkan surat Permakluman Audensi yang ditandatanganinya sendiri.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Dewan (Setwan) Dedi Mulyadi. Ia mengatakan, pada Senin (9/9) terdapat dua kelompok yang sudah mengajukan ke DPRD Garut untuk audensi.

Namun, ajuan tersebut dipermaklumkan dan dijadwal ulang karena belum terbentuknya alat kelengkapan Dewan.

“Saya juga kurang tahu kenapa mereka memaksa melakukan aksi. Padahal sudah diberi surat permakluman. Saya sangat menyesalkan apalagi mereka menerobos masuk ruangan, yang didalamnya sedang ada rapat pembahasan ekspos TAPD. Kejadian itu sangat disesalkan. Kalau sudah ada surat permakluman artinya audensi batal dan harus dijadwal ulang,” kata Dedi.

Dalam audensi yang akhirnya diterima Pimpinan sementara DPRD bersama para Ketua Fraksi itu, massa menuntut pihak Legislatif (DPRD) agar melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

Selain itu, mata jabar pun meminta Bupati Garut sebagai pembina bisa memberikan sanksi bagi setiap instansi di Pemkab Garut yang melanggar disiplin.

Meski belum memiliki alat kelengkapan dewan secara sah, Enan mengatakan, aspirasi yang mata jabar akan tetap dibuatkan berita acara serta dilaporkan ke Pimpinan serta Bupati Garut.

“Tadi kan di notulen kan. Lalu akan di nota dinas kan selanjutnya akan kami sampaikan ke Pimpinan DPRD definitif dan Bupati Garut.” kata ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut. (erf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here