Efek Kerusuhan, Pencairan THR Terdampak

139
Menteri Keuangan Sri Mulyani

RadarPriangan.com, JAKARTA– Rapat Koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai pasca pengumuman hasil rekapitulasi Pemilihan Umum (Pemilu) pada Selasa (21/5) lalu dan menjelang Lebaran awal bulan depan, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik.

“Sampai hari ini masyarakat dan pelaku usaha percaya dan yakin ekonomi Indonesia pasca pengumuman akan tetap baik, kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai rapat KKSK, di Aula Djuanda, kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/5).

Menkeu sangat menyayangkan kerusuhan yang terjadi. Namun, Menkeu percaya seluruh investor dan pelaku usaha sudah memahami proses pemilu dan aparat hukum dapat mengantisipasi dan mengatasi kejadian tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Sikap percaya ini yang mendasari penyelenggaraan seluruh negeri dan akan tercermin pada indikator ekonomi nasional,” imbuhnya.

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) sudah terealisir separuhnya dan akan terus memantau pencairan sisanya. Ia berharap masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan suasana aman setelah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan.

“Kita berharap suasana keamanan akan bisa terjaga sehingga masyarakat bisa menyelenggarakan ibadah Ramadan dan sekaligus merayakan hari Raya Idul Fitri bersama keluarga dan saudara yang juga biasanya memberikan dampak yang positif kepada ekonomi,” sambung Menkeu.

Menkeu menyatakan KSSK sesuai mandatnya akan terus menjaga stabilitas sektor keuangan sebagai suatu sektor yang sangat strategis dan penting dalam menjaga perekonomian Indonesia tanpa kompromi.

Sementara itu Gubernur BI Perry Warjiyo pada kesempatan itu menyatakan Bank Indonesia telah meningkatkan pelayanan penukaran uang menyambut hari raya di 2.975 titik, baik di pusat maupun kantor cabang. Ia pun meyakinkan kebutuhan uang di masyarakat untuk Lebaran akan dapat dipenuhi oleh Bank Indonesia.

Sementara transfer melalui Real Time Gross Settlement (RTGS) pada Rabu (22/5), nilainya mencapai Rp577 triliun. Angka itu menunjukkan peningkatan sekitar 10 persen dibandingkan rata-rata nilai transaksi harian sebelumnya sebanyak Rp524 triliun.

“Jadi penyelenggaraan transaksi ekonomi untuk penyelesaian transaksi mengenai sistem pembayaran kliring di SKNBI maupun kliring besar (RTGS) itu berjalan normal,” ujar dia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menambahkan, memang beberapa kantor cabang bank di lokasi demonstrasi seperti di Jalan MH Thamrin dan Jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat tutup saat aksi demonstrasi. Namun hal itu tidak signifikan mengganggu aktivitas transaksi perbankan secara nasional.

“Sekarang ini kan zamannya transaksi elektronik. Jadi sekarang fisik kantornya tidak begitu penting. Kegiatan perbankan bisa dilakukan melalui layanan digital. Jadi tidak terlalu terpengaruh kemarin,” ujar dia.

Tax Ratio 2020

Seteleh melakukan koordinasi KSSK, Menkeu juga mengharapkan penerimaan perpajakan tetap positif untuk mendukung pencapaian target rasio perpajakan (tax ratio) pada 2020 sebesar 11,8-12,4 persen terhadap PDB.

“Kita tentu berharap bahwa kemampuan dalam penerimaan perpajakan kita akan tetap positif,” terangnya.

Sri Mulyani mengakui penerimaan perpajakan pada triwulan I-2019 menghadapi sejumlah tantangan karena kinerja ekspor maupun impor mengalami perlambatan. Menurut dia, perlambatan yang terjadi karena tekanan eksternal ini terus diwaspadai pemerintah karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Untuk itu, ia memastikan, reformasi perpajakan akan terus merespon perkembangan ekonomi dan mampu mendorong daya saing investasi serta ekspor melalui pemberian insentif fiskal untuk memperbaiki keseimbangan eksternal.

“Nanti dalam pembahasan selama dua bulan kedepan, kita akan semakin membentuk titik kesepakatan, sebelum kita tuangkan di nota keuangan. Kita juga dengar pandangan dari semua fraksi DPR,” kata Sri Mulyani.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani mengatakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan dapat mencapai kisaran 2,0-2,5 persen terhadap PDB pada 2020 meski saat ini terjadi ketidakpastian pasar komoditas global. Reformasi dalam PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan aset dan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN).

Selain itu, peran dan kontribusi BUMN dalam penerimaan negara terus dioptimalkan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020 yang merupakan awal dari pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Ia menjelaskan reformasi ekonomi dalam jangka menengah akan difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, peningkatan kualitas kelembagaan, pendalaman pasar keuangan serta percepatan transformasi ekonomi. Reformasi ekonomi ini akan didukung oleh kebijakan fiskal yang responsif dan efektif dengan tetap menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan. (ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here