Dua Tersangka Baru Kasus Suap Meikarta

70
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Juru bicara KPK Febri Diansyah mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus suap perizinan Meikarta, di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/7). (FIN)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dalam dua perkara yang berbeda. Perkara tersebut merupakan hasil pengembangan kasus suap perizinan megaproyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jabar.

Iwa Karniwa menjadi tersangka kasus dugaan suap pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi tahun 2017. Sedangkan Bartholomeus Toto ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Dalam perkara terdahulu, KPK menetapkan sembilan tersangka. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi sebagai penerima suap.

Sedangkan tersangka pemberi suap adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama dan Taryadi, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

“Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (29/7).

Konstruksi Perkara Iwa Karniwa

Dalam konstruksi perkara, Saut menjelaskan, mulanya Neneng Rahmi menerima sejumlah uang terkait pengurusan Perda RDTR Bekasi pada 2017. Uang tersebut kemudian ia berikan kepada beberapa pihak yang bertujuan untuk memuluskan proses pembahasan Perda tersebut.

Pada April 2017, kata Saut, Neneng Rahmi diajak Sekretaris Dinas PUPR Bekasi untuk bertemu pimpinan DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi.

“Pada pertemuan tersebut Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari pimpinan DPRD terkait pengurusan (Perda) tersebut,” ucap Saut.

Setelah disetujui DPRD, sambung Saut, Raperda RDTR mesti melalui pembahasan di Pemprov Jawa Barat sebelum disahkan. Namun, Raperda tersebut tidak segera dibahas oleh Kelompok Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Pokja BKPRD).

Padahal, dokumen pendukung telah diserahkan. Lantas, beredar informasi agar RDTR diproses, Neneng Rahmi harus melakukan pertemuan dengan Iwa Karniwa.

“Neneng Rahmi kemudian mendapatkan informasi bahwa tersangka IWK (Iwa Karniwa) meminta uang Rp1 miliar untuk proses penyelesaian proses RDTR di provinsi,” jelas Saut.

Permintaan tersebut lalu diteruskan kepada salah satu karyawan PT Lippo Cikarang dan direspons uang akan disiapkan. Beberapa waktu kemudian, pihak Lippo menyerahkan uang kepada Neneng Rahmi. Neneng pun kemudian menyerahkan uang kepada Iwa Karniwa senilai total Rp900 juta dalam dua tahap pada Desember 2017.

Atas perbuatannya, Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Konstruksi Perkara Bartholomeus Toto

Saut memaparkan, PT Lippo Cikarang semula berencana membangun kawasan pemukiman di wilayah Kabupaten Bekasi seluas sekitar 438 hektare dalam tiga tahap.

Sebelum pembangunan tahap pertama di atas tanah seluas 143 hektare dilakukan, diperlukan sejumlah perizinan di antaranya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), izin prinsip penanaman modal dalam negeri, dan izin lingkungan serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Untuk mengurus IPPT, kata Saut, PT Lippo Karawaci menugaskan Billy Sindoro, Batholomeus Toto, Henry Jasmen, Taryudi, dan Fitra Djaja Purnama dan pegawai perusahaan lainnya. Mereka lalu melakukan pendekatan dengan Neneng Hasanah Yasin melalui orang dekatnya dalam beberapa pertemuan.

PT Lippo Cikarang pun mengajukan IPPT seluas 143 hektare. Setelah itu, pihak yang mewakili PT Lippo Cikarang meminta bertemu dengan Neneng Hasanah melalui orang dekatnya. Pertemuan tersebut pun terealisasi pada April 2017 di kediaman Neneng.

“Ia (perwakilan Lippo Cikarang) menyampaikan, ‘Mohon bisa dibantu.’ Neneng menyanggupi dan meminta pihak PT Lippo Cikarang berkomunikasi dengan orang dekatnya,” beber Saut.

Saut menambahkan, Bartholomeus Toto mendapat pesan bahwa Neneng menyarankan agar izin diajukan secara bertahap. Ia menyanggupi saran tersebut dan menjanjikan uang untuk pengurusan izin itu.

Pada Mei 2017, Neneng kemudian mendandatangani Keputusan Bupati tentang IPPT dengan luas sekitar 846,356 meter persegi untuk pembangunan komersial area kepada PT Lippo Cikarang. Demi merealisasikan janji pemberian suap sebelumnya, tambah Saut, pegawai divisi land acquisition and permit dari pihak PT Lippo Cikarang perusahaan dan Bartholomeus Toto di helipad perusahaan dengan total Rp10,5 miliar.

Setelahnya, uang itu diberikan kepada Neneng Hasanah melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap dan dengan persetujuan Bartholomeus Toto. Toto diduga menyetujui setidaknya lima kali pemberian tersebut baik dalam bentuk USD maupun Rupiah.

Bartholomeus Toto pun disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/fin/tgr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here