Dua Tahun Kasus Novel, Ditunggu Keseriusan Jokowi

131
Aksi solidaritas sejumlah elemen mahasiswa mewarnai acara Peringatan dua tahun kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/4/2019). (Iwan Tri wahyudi/FIN)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menggelar aksi peringatan dua tahun mangkraknya kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Dalam aksinya, koalisi yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta mahasiswa itu menyampaikan lima poin bertajuk Deklarasi Koalisi Masyarakat Sipil.

Deklarasi tersebut dibacakan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo di atas panggung aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta. Pembacaan deklarasi juga dihadiri oleh Novel Baswedan, mantan pimpinan KPK, dan sejumlah aktivis antikorupsi.

“Walaupun sudah dibentuk tim penyidikan, sudah dibentuk tim pencari fakta, namun kenyataannya jauh panggang dari api. Pelaku yang kita coba untuk cari tahu siapa pelaku sebenarnya belum juga tertangkap,” ujar Yudi, Kamis (11/4).

Pada poin pertama, koalisi mencanangkan tanggal 11 April sebagai peringatan hari teror terhadap pemberantasan korupsi dan pembela HAM di Indonesia. Ini disebut sebagai bentuk solidaritas koalisi tak hanya terhadap mangkraknya penegakan hukum kasus Novel, namun juga terhadap teror serupa yang pernah menimpa pegiat antikorupsi mau pun aktivis HAM.

Poin kedua menyoroti pihak-pihak yang dituding memberikan dukungan palsu terhadap KPK. Mereka menyatakan menolak segala bentuk kebohongan, kepura-puraan, dan kepalsuan seluruh pihak yang seolah-olah mendukung komisi antirasuah.

Ketiga, kembali, mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap tegas dalam memerangi teror dan upaya pelemahan terhadap KPK. Poin keempat, mereka juga mendesak Jokowi untuk berhenti menunda-nunda pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen.

Poin terakhir deklarasi, lagi-lagi menuntut Jokowi untuk memastikan pengungkapan 10 kasus teror terhadap KPK. Mereka juga menuntut pengungkapan serupa terhadap kasus-kasus teror lain yang menimpa pembela HAM, pegiat antikorupsi, aktivis sosial, buruh, serta petani.

Pada kesempatan yang sama, Novel Baswedan menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang kerap ditujukan kepadanya. Ia menganggap aksi ini bukan hanya sebagai peringatan terhadap dua tahun kasus penyiraman air keras. Namun juga sebagai pengingat bahwa banyak teror serupa terhadap pegawai KPK lainnya yang juga belum terungkap hingga saat ini.

“Kita semua tentunya berharap kita ingin menghentikan itu, tidak boleh ada lagi teror-teror yang dilakukan terhadap orang-orang yang berjuang memberantas korupsi,” ucapnya.

Novel menilai, negara semestinya hadir ketika ada upaya pelemahan terhadap KPK. Lebih lanjut dikatakannya, saat tindakan tersebut terjadi, seharusnya pemerintah bersikap tegas dengan membentuk tim independen untuk mengungkap kasus tersebut.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan, kita tidak boleh kalah dengan pelaku kejahatan. Saya yakin tidak ada institusi manapun yang mendukung penyerangan ini. Tetapi selalu ada oknum-oknum yang terlibat dan itu tidak boleh dimaklumi, tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Novel menilai, rangkaian teror terhadap KPK seharusnya dapat menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintahan Jokowi untuk membuktikan komitmennya dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi. “(Ini) bukan masalah politik, bukan masalah kita mau mendukung siapa. Bukan,” tukasnya.

Aksi peringatan dua tahun kasus penyiraman air keras Novel Baswedan ditutup dengan acara bertajuk Sarasehan Budaya bersama Emha Ainun Najib (Cak Nun) dan Najwa Shihab. (riz/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here