Drama Pilpres Diputus Kamis

143
Mahkamah Konstitusi akan memutuskan Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Kamis (27/6). (Fajar Indonesia Network)

MK Kirim Surat, BPN Tunggu Utusan

RadarPriangan.com, JAKARTA -Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengirimkan surat pemberitahuan sidang pembacaan putusan kepada seluruh pihak yang berperkara perselisiha Pemilihan Presiden 2019. Putusan MK sendiri akan dibacakan Kamis (27/6).

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono Soeroso menjelaskan, surat pemberitahuan panggilan sudah disampaikan melalui surat elektronik. Ya sudah. Sudah. Tadi (kemarin, red) sudah dikirimkan ya. Kira-kiras sekitar pukul 14.15 WIB,” ujar dia, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, kemarin (24/6).

Dijelaskannya, sudah menjadi kewajiban hukum acara di MK untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara paling lambat tiga hari sebelum sidang.

“Ya begitu ketentuannya. Harus memberitahukan para pihak, artinya tidak sekonyong-konyong undangan hari ini, kemudian sidang di hari ini juga,” timpal Fajar Laksono.

Ditambahkannya, seluruh pihak yang berperkara juga sudah mengirimkan surat konfirmasi, bahwa seluruhnya akan hadir pada pembacaan putusan yaitu pada, Kamis (27/6).

Nah, terkait dengan Rapat Pemusyawaratan Hakim, dia mengatakan, dengan dikirimnya undangan kepada seluruh pihak berperkara, maka tidak berarti RPH telah selesai dilakukan para hakim.

“Kalau RPH itu masih berlanjut sampai hari Rabu (26/6), masih digelar karena memang ada beberapa hal yang memang harus dibahas. Jadi kami pastikan bahwa RPH akan terus berlangsung sampai menjelang putusan itu diucapkan, bahkan termasuk dengan finalisasi putusan yang akan dibacakan,” jelas dia.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pembacaan putusan pada Jumat (28/6), namun kemudian berdasarkan keputusan RPH pada Senin (24/6) siang, para hakim konstitusi sepakat untuk memajukan jadwal pembacaan putusan menjadi Kamis (27/6) pada pukul 12.30 WIB.

“Lho soal kenapa kemudian dipilih tanggal 27, ya itu murni pertimbangan internal majelis hakim yang memastikan, putusannya siap untuk dibacakan pada tanggal 27, sehingga kalau sudah siap mengapa harus menunggu tanggal 28,” jelas dia.

Terpisah, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan undangan MK menjadi bagian dari agenda yang telah ditetapkan. Tentu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno berkesempatan untuk hadir. Ya, ketika pemberitahuan sudah diterima, kami akan rapat kembali untuk menentukan langkah selanjutnya,” terangnya.

Disinggung soal sinyal adanya langkah rekonsiliasi atau pertemuan antara Joko Widodo dengan Prabowo, Riza memastikan hingga kemarin belum ada utusan dari kubu Jokowi-Ma’ruf untuk membicarakan masalah rekonsiliasi.

“Untuk itu saya belum tahu. Sampai hari ini (kemarin, red) belum ada utusan dari pemerintah terkait masalah rekonsiliasi. Berbagai kesempatan, kami sudah sampaikan, soal rekonsiliasi ini yakinlah pada saatnya nanti kita akan putuskan yang terbaik,” kata Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia juga membantah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan bertemu calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto pada hari kedua Idul Fitri 1440 H. Menurut dia, beri kesempatan kepada BPN Prabowo-Sandi dan TKN Jokowi-Ma’ruf serta partai politik koalisi untuk menyelesaikan mekanisme konstitusional melalui MK.

“Mungkin setelah selesai MK ya, kami akan berunding setelah melihat hasilnya, insya Allah kalau Prabowo-Sandi yang dimenangkan tentu kita akan rapat internal koalisi dan kita akan memutuskan berkoalisi dengan partai-partai lainnya, siapa nanti akan berkoalisi dengan Prabowo-Sandi,” ujarnya.

Riza mengatakan kalau ada kesepakatan koalisi, tentu ada berbagai macam bentuknya karena bisa saja ada kesepakatan pada posisi-posisi tertentu, apakah di pemerintahan atau di parlemen.

Sejauh ini, lanjut dia, belum ada tawaran-tawaran koalisi karena selama ini beredar di media massa dan apabila Prabowo-Sandi menang, pihaknya akan memberikan kesempatan pada partai-partai pemerintah yang mendukung Jokowi-Ma’ruf untuk bergabung.

“Sampai hari ini kami belum memutuskan apakah partai Gerindra akan oposisi atau koalisi belum diputuskan. Nanti akan diputuskan setelah hasil MK, kita hormati dulu hasil MK,” katanya.

Terpisah, Pengamat Hukum Universitas Lampung Yusdiyanto Alam berpendapat, konflik yang terjadi di jajaran elit politik mulai mereda jelang putusan MK pada Kamis (27/6).

“Nah kalau elit sudah mulai mereda, tetapi saya melihat di kalangan bawah masih ada residunya. Artinya masih ada sisa-sisa konflik sebelumnya,” ujarnya, kemarin.

Untuk mengantisipasi konflik kecil agar tidak menjadi besar maka para elit politik harus segera bertemu untuk rekonsiliasi.

“Mesti ada rancangan para elit politik agar bertemu. Boleh partai politik maupun tokohnya antara pihak Jokowi dengan Prabowo,” katanya.

Ia mengatakan tujuan dari kompromi tersebut adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak menerima putusan MK dan bagaimana komitmen mereka untuk membangun negara.

“Harus cooling down (menahan diri, red) untuk menjaga situasi agar kondusif,” katanya.

Ia pun berpendapat, kedua pihak harus mempercayai putusan MK karena Indonesia adalah negara hukum.

“Sesuai dengan paham konstitusional, apapun putusan yang dibacakan di MK harus diterima dan dihormati,” katanya.

Soal siapapun pihak yang menang tidak menyombongkan diri dan yang kalah pun harus menerima dengan lapang dada.

“Hal itu akan menunjukkan terciptanya politik yang sehat di Indonesia,” pungkas Yusdiyanto. (khf/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here