DPRD Harus Bentuk Pansus Pasar Leles

72
Pembangunan Pasar Leles yang mangkrak. (MUHAMAD ERFAN/RADAR GARUT)

RadarPriangan.com, GARUT – Pusat Informasi dan Studi Pembangunan (PISP) Kabupaten Garut, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri potensi kerugian negara senilai Rp 800 juta dari proyek pembangunan Pasar Leles.

Ketua Badan Pakar PISP, Hasanuddin menyampaikan, DPRD tidak bisa diam saja melihat proyek pembangunan Pasar Leles yang gagal dan telah merugikan negara. Sebagai lembawa legislatif, dewan harus ikut mengurai permasalahan yang terjadi dalam pembangunan Pasar Leles.

“Rekomendasi kita, DPRD harus buat Pansus, ini sudah jelas-jelas merugikan negara dan para pedagang Pasar Leles yang sampai saat ini masih berdagang di pasar sementara,” jelas Hasanuddin.

Hasan melihat, pembangunan Pasar Leles, adalah proyek gagal dan harus ada pihak yang bertanggungjawab atas gagalnya proyek tersebut. DPRD, menurut Hasan harus menelusuri siapa pihak yang paling bertanggungjawab atas gagalnya pembangunan Pasar Leles.

“Pasar Leles kan tidak selesai pembangunannya, BPK juga menemukan ada potensi kerugian negara, harusnya ada pihak yang bertanggungjawab,” jelasnya.

Sampai saat ini, Hasanuddin melihat, Pemkab Garut seperti cuci tangan terkait gagalnya pembangunan Pasar Leles. Bupati Garut pun, malah menyalahkan pemborong atas gagalnya pembangunan Pasar Leles. Hasan khawatir, DPRD pun nantinya malah ikut cuci tangan dan tutup mata atas masalah ini.

“DPRD jangan seperti bupati dan dinas (Disperindagpas), malah menyalahkan pemborongnya, padahal yang nunjuk pemborong mereka juga (bupati dan Dinas), DPRD harus bikin Pansus biar semuanya jelas, siapa yang harus bertanggungjawab,” katanya.

Bupati Harus Bertanggungjawab

Selain itu, ia juga meminta Bupati Garut Rudy Gunawan bertanggungjawab atas kegagalan pembangunan pasar Leles. Selain itu, Hasan juga meminta agar bupati meminta maaf kepada para pedagang di Pasar Leles yang sampai saat ini harus berdagang di pasar sementara.

“Untungnya pedagang pasar Leles baik-baik orangnya, harusnya bupati datang ke mereka dan meminta maaf atas kegagalan pembangunan pasar Leles, Pemkab Harus memberi kompensasi pada pedagang,” jelas Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, ketimbang menyalahkan pelaksana proyek yang sebenarnya juga ditunjuk dan disyahkan oleh bupati sendiri. Baiknya bupati menunjukan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah yang menjadi penanggungjawab pembangunan di Garut.

“Bupati harus mengakui dirinya yang bertanggungjawab atas kegagalan pembangunan Pasar Leles, bukan malah menyalahkan pemborong yang sebenarnya ditunjuk olehnya sendiri,” tegas Hasan.

Harusnya, menurut Hasan sejak awal bupati sebagai kepala daerah sudah bisa mengantisipasi dengan melakukan proses seleksi lelang yang ketat. Jangan sampai, perusahaan yang tidak memiliki kemampuan bisa mengerjakan pekerjaan besar.

“Di Garut sebenarnya banyak pemborong yang mampu secara finansial dan teknis menyelesaikan proyek Pasar Leles, dasar bupati saja bawa pemborong sendiri dari luar,” kata Hasanuddin.

Hasanuddin menyarankan, bupati segera mencari pejabat yang memenangkan perusahaan pemenang lelang Pasar Leles dan memberhentikannya sebagai pelaksana lelang. Karena, buktinya hasil seleksi yang dilakukannya untuk Pasar Leles gagal total.

Selain itu, Bupati juga harus memberi sanksi kepada dinas terkait yang menjadi pengawas pelaksanaan pembangunan Pasar Leles. Karena, jika pengawasannya benar, apa yang terjadi pada Pasar Leles, tidak akan sampai terjadi.

“kalau pengawasnya benar, harusnya sejak awal sudah bisa mendeteksi permasalahannya dan segera mencari solusinya, bupatinya kan juga lamban ambil keputusan menghentikan proyek Pasar Leles,” kata Hasan.

BPK Harus Lakukan Audit Khusus

Hasanudin juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit khusus terhadap proyek pembangunan Pasar Leles senilai Rp 26 miliar. Karena, PISP mencium kerugian negara yang terjadi bisa lebih dari yang disampaikan BPK pada laporan regulernya.

“Kemarin itu kan pemeriksaan reguler, BPK menemukan kerugian negara hingga Rp 800 juta untuk Pasar Leles,” jelas Hasanuddin.

Audit khusus ini, menurut Hasanuddin diperlukan mengingat proyek Pasar Leles ini adalah proyek gagal. Karena, sampai saat ini penerima manfaatnya para pedagang pasar Leles, belum bisa menikmatinya.

“Beda dengan proyek Puskesmas yang dikeluhkan bupati, Pasar Leles ini, bangunannya saja tidak selesai, proyeknya dihentikan ditengah jalan,” katanya.

Audit khusus, menurut Hasanuddin juga diperlukan untuk memudahkan aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas gagalnya proyek tersebut.

“Laporan BPK saat ini, bisa jadi data awal untuk aparat penegak hukum bergerak melakukan penyelidikan, ini sudah cukup,” katanya.

Audit khusus terhadap salahsatu proyek pembangunan sendiri, menurut Hasan bisa dilakukan BPK atas permintaan aparat hukum atau masyarakat. Audit ini, untuk menelusuri lebih jauh berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek dan juga menghitung kerugian negara yang terjadi dari proyek tersebut. (igo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here