DPD Evaluasi Pemilu, Pemerintah Wacanakan e-Voting

171
Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat mengikuti evaluasi Pemilu bersama DPD RI, Selasa (7/5). (FIN)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik (DPD RI) menilai pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2019 berlangsung tertib, aman dan damai. Meski demikian sejumlah catatan evaluasi regulasi pelaksanaan pemilu tetap diberikan agar pesta demokrasi ke depan dapat dilakukan lebih baik.

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi yang dianut negara Republik Indonesia.

Dirinya pun meminta kepada semua pihak agar dapat sabar menunggu hasil pemilu yang akan diumumkan pada akhir bulan ini. Bilamana ditemukan sejumlah kejanggalan senator asal Kalimantan Barat ini pun berharap diproses sesuai yang diatur oleh Undang-undang.

“Kita harus apresiasi bahwa pelaksanaan pemilu paling rumit dan terbesar di dunia yang baru kita laksanakan ini kita nilai berhasil. Selain itu pemilu serentak 2019 juga berjalan tertib, aman, lancar dengan berbagai catatan dan evaluasi,” ujar Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) saat memberikan keterangan bersama Mendagri, Menkumham, Kejagung, BIN, TNI dan Polri. Ruang Rapat GBHN Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Selasa, (7/5).

Menurut OSO, penyelenggara Pemilu KPU, Bawaslu, DKPP sudah menjalankan tugas dengan baik tanpa ada intervensi sedikitpun dari pemerintah.

“Jadi saya minta jangan ada pihak-pihak mencoba melakukan kebohongan yang berusaha mendelegitimasi kinerja penyelenggara pemilu, semua pihak harus menahan diri hingga tanggal 22 Mei 2019,” ucap Ketua Umum Partai Hanura ini.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Komite I Benny Rhamdani menyatakan, penyelenggaraan Pemilu telah dilaksanakan secara independen, tidak ada intervensi dari Pemerintah maupun aparatur penegak hukum (TNI/POLRI) dan BIN.

Meskipun pemilu paling rumit yang pernah diadakan di Indonesia ini dianggap berhasil namun, Benny menuturkan perlu dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap belum optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 khususnya mempertimbangkan kembali ketentuan serentak.

Komite I akan melakukan evaluasi dan kajian mendalam serta mendorong agar Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI bisa duduk bersama untuk melakukan perbaikan secara regulatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang.

“Kami juga mengajak semua pihak, baik kontestan pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses tahapan Pemilu serta menghimbau agar segala bentuk perbedaan pendapat diselesaikan dengan menggunakan koridor hukum,” tegas Ketua Komite I Benny Rhamdani.

Tidak ada Intervensi

Masih di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menegaskan secara prinsip pemilu berjalan demokratis lancar aman dan terjamin dan tidak ada satu inci pun intervensi pemerintah terhadap KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.

“Perlu kami tegaskan lagi bahwa Pemilu yang diselengarakan KPU dilakukan secara mandiri dan ketat dan pemerintah tidak ikut campur satu inci pun, kita menjaga mendukung pelaksanaan pemilu berjalan baik dan mendukung netralitas ASN dalam mendukung berjalannya pemilu ini, oleh karena itu kita perlu menghormati setiap proses dan tahapan pemilu yang ada sampai ditetapkan nanti,” ungkap Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga menjelaskan bantuan dan fasilitas yang dipersiapkan Pemerintah dalam penyelenggara Pemilu termasuk fasilitas dalam pelaksanaan kampanye terkait dengan penetapan zona kerawanan Pemilu.

“Bahwa bentuk bantuan dan fasilitas yang dipersiapkan oleh Pemerintah dan personel pada sekretariat BPK, Bawaslu dan Kecamatan pada TPS, kemudian kegiatan lain sesuai pelaksanaan seperti penyediaan sarana, pelaksanaan sosialisasi termasuk Kemendagri dalam pelaksanaan kampanye Pemilu memang sudah dipersiapkan zona-zona untuk deteksi dininya secara keseluruhan kita update (perbaharui). Ada beberapa daerah yang pengiriminan logistiknya terlambat bisa kita pahami bukan kesalahan KPU tapi juga karena letak geoografis, namun secara keseluruhan bisa teratasi,” kata Tjahjo.

E-Voting Harus Dibahas

Tjahjo Kumolo mengatakan, pembahasan mengenai penerapan e-voting pada pemilu selanjutnya harus mulai dibahas.

Dirinya pun mengaku pihaknya yakni Kemendagri telah melakukan peninjauan ke negara-negara yang telah menerapkan sistem ini dalam pelaksanaan pemilu.

“Mungkin salah satu yang perlu dicermati dalam 5 tahun ke depan adalah apakah sudah saatnya kita menggunakan e-voting? Kemarin sudah kami ajukan e-voting dan kami kirim tim untuk meninjau ke India dan Korea Selatan juga,” jelasnya.

Tjahjo pun berharap alasan jalur telekomunikasi dan geografis yang membuat proses ini menjadi halangan, dapat ditemukan solusi dalam pemilu mendatang.

“Pembahasan terkait proses demokrasi ini harus ditemukan solusi agar proses demokrasi di Indonesia dapat berlangsung tanpa ada gangguan baik teknis maupun lainnya,” tandasnya.

Rangkaian Panjang

Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa rangkaian panjang operasi menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sangat panjang selama 1 tahun satu bulan ini konsekuensi yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Polri, kata Tito, kan terus bekerja menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu, sampai tahap akhir dan menjamin rasa aman dan keamanan negara.

“Maka jika ada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan maka petugas dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan situasi yang terjadi. Apalagi ada aksi untuk bermaksud menggulingkan pemerintah yang sah maka penegak hukum akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu,” tegas Tito.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun menyatakan bahwa selama penyelenggaran pemilu netralitas prajutit tetap terjaga. Selain itu, TNI Polri terus berkordinasi saling mendukung soliditas TNI Polri untuk menjaga keamanan NKRI.

Kata Panglima, TNI Polri mengerahkan hampir seluruh personel untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu.

“Setelah pelaksanaan sampai penentuan penetapan hasil kami memprediksi adanya indikasi ketidakpuasan dari beberapa pihak dan dapat mengakibatkan aksi saat penetapan hasil oleh KPU nanti, maka TNI akan antisipasi menggunakan pendekatan teroterial kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara,” pungkas Hadi Tjahjanto. (frs/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here