Dinilai Gugatannya Bermasalah, Prabowo-Sandi Siap Terima Hasil MK

95
Kabiro Hukum dan administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK), Wiryanto (Jas hitam) menerima alat bukti tambahan dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) di gedung MK, Jakarta, Kamis malam (13/6/2019). Alat bukti tambahan tersebut berasal dari 24 Propinsi berupa hasil scan Formulir C-1. (Iwan Tri Wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK)

RadarPriangan.com, JAKARTA– Permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang dilakukan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno dinilai bermasalah. Permohonan dinilai yang dibacakan pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) cacat formil.

Demikian penilaian Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari. Sebab, permohonan yang diregistrasi oleh MK adalah permohonan yang diserahkan kepada Mahkamah pada 24 Mei.

“Jelas, cacat formil akan menimbulkan implikasi. Permohonan bisa jadi bermasalah,” ujarnya, Minggu (16/6).

Permohonan yang cacat formil bisa diputuskan MK, tidak dapat diterima.

“Sebab adanya tindakan melawan hukum acara dengan mengubah permohonan. Ini bukan lagi perbaikan, tapi perubahan. Karena lebih dari 50 persen substansinya berbeda,” ujarnya.

Hukum acara MK yang tertuang dalam PMK 4/2018, menurutnya, telah melarang adanya perbaikan permohonan.

“Hukum Acara ini sudah sangat adil. Tapi memang tidak menutup kemungkinan MK tetap memeriksa. Apakah permohonannya itu substansial atau tidak?,” katanya.

Kalau substansi permohonan dinilai lemah, maka MK akan memutuskan untuk tidak menerima.

“Kalau MK mau menjaga hukum acara di MK, maka secara tegas majelis hakim konstitusi bisa menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima,” ujar dia.

Sementara Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Insiatif, Veri Junaidi, menilai sidang pendahuluan sengketa Pilpres 2019 tak lebihnya sebagai forum penanganan pelanggaran administratif pemilu. Sehingga tak layak dibawa ke MK.

“Dari pembacaan permohonan yang kita lihat pada Jumat (14/6), seperti forum penanganan pelanggaran administratif. Ini tentunya bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,” kata Veri.

Seharusnya, menurut Veri, sidang menjadi forum perselisihan hasil pemilu. Tapi, Sayangnya pemohon lebih banyak menekankan pada perselisihan proses yang seharusnya sudah selesai di Bawaslu.

“Dengan begitu seharusnya proses pembuktian di MK ini bukan lagi proses pembuktian terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran kode etik. Tapi pemohon seharusnya mengkonstruksikan terkait dengan persoalan hasil pemilu,” tambah Veri.

Terpisah, calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan akan mempercayakan proses sengketa Pilpres yang diajukannya kepada tim kuasa hukum. Dia pun mengatakan dirinya dan Prabowo tidak akan hadir pada sidang.

“Kita sudah putuskan, kita tidak akan hadir di Mahkamah Konstitusi,” kata Sandiaga Uno di kediamannya, Jl Pulobangkeng, Kebayoran, Jakarta, Minggu (16/6).

Sandi juga mengatakan pihaknya akan menerima apa pun keputusan MK.

“Pak prabowo sudah menyatakan 3 hal, pertama kita mengimbau pendukung untuk tidak datang berbondong-bondong ke kawasan sekitar Mahkamah konstitusi. Kedua adalah serahkan ini kepada majelis hakim, teman-teman kita tim hukum, dan serahkan juga kepada Mahkamah Konstitusi untuk bersidang. Dan kami yakin prosesnya ini bisa akan memberikan hasil yang terbaik. Terakhir, Pak Prabowo dan saya mempercayai, keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang sudah final. Dan kita harus menerima apapun putusan itu,” ujarnya.(gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here