Diminta Hadir Jadi Saksi, Uu Jangan Mangkir Lagi

177
SELALU RAMAH: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum ketika di wawancara oleh awak media setelah selesai mengikuti acara di Gedung Sate belum lama ini. (jabar ekspres)

Diduga Miliki Peran Penting Dalam Korupsi Dana Hibah Kabupaten Tasikmalaya

BANDUNG – Pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, Ketua Majelis Hakim, M. Razad meminta kepada Uu Ruzhanul Ulum untuk hadir sebagai saksi.

Permintaan Hakim tersebut disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (4/3) petang.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat itu diduga mendesak anak buahnya menyiapkan dana untuk kegiatan yang tidak dianggarkan Pemkab Tasikmalaya.

Dalam persidangan diungkapkan, bahwa Uu harus hadir pada sidang lanjutan yang akan digelar pada 11 Maret 2019 pukul 9.00.

 “Menetapkan, mewujudkan permohonan terdakwa dan memerintahkan jaksa memanggil saudara Uu Ruzhanul Ulum mantan Bupati Tasikmalaya periode 2011-2018 yang sekarang Wakil Gubernur Jawa Barat untuk didengar keterangan dalam perkara ini pada persidangan Senin 11 Maret 2019 pukul 09.00 WIB,” ucap ketua majelis hakim.

Penetapan dari majelis hakim itu berdasarkan pertimbangan masih ada waktu untuk memeriksa saksi. Selain itu, keputusan ini untuk memenuhi permintaan para terdakwa yang diwakili tim kuasa hukum. Mereka menilai, kehadiran Uu bisa membuat kasus ini semakin jelas.

Nama Uu sering disebut di dalam persidangan. Salah satunya disampaikan oleh asisten daerah (Asda) I Kabupaten Tasikmalaya Budi Utarma yang diperintah Uu untuk menyelenggarakan kegiatan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) dan pemberian hewan kurban kepada yayasan. Padahal dua kegiatan ini tidak masuk dalam penganggaran.

Soal perintah Uu ini juga diungkapkan Sekda pemkab Tasikmalaya, Abdul Kodir yang ditetapkan sebagai terdakwa. Dalam persidangan ia menegaskan ada desakan dari Uu untuk menyelenggarakan dua kegiatan tersebut meski sudah dijelaskan tak ada anggaran.

Instruksi dari Uu tidak bisa ia tolak karena ada kekhawatiran jabatannya diganti. “Namanya prajurit dapat instruksi pimpinan ya sulit (menolak),” kata Abdul saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan.

Dari keterangannya di persidangan, atas desakan itulah Abdul Kodir memerintahkan delapan terdakwa lainnya untuk mencarikan dana. Akhirnya, dana didapatkan dari pemotongan dana hibah untuk 21 penerima. Besaran potongan mencapai 90 persen, dengan besaran penerima hibah mencapai Rp 100 juta hingga 250 juta.

Abdul Kodir adalah salah satu terdakwa yang meminta majelis hakim mengahadirkan Uu sebagai saksi di persidangan. Hal yang sama disampaikan oleh Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin yang juga sebagai terdakwa dalam kasus.

Maman menyebut, Uu pernah meminta datang ke rumah pribadinya untuk membahas pendanaan kegiatan Qiroatil Kutub (MQK) dan pemberian hewan kurban kepada yayasan. Meski sudah dijelaskan tentang ketiadaan anggaran, namun ia menyebut Uu tetap memaksa harus terealisasi.

“(Pertemuan) Itu sebelum Idul Adha. Saya dipanggil ke rumahnya. Sudah saya jelaskan tidak ada anggaran, tapi diperintahkan harus tetap dilaksanakan,” kata Maman.

Seperti diketahui, Kasus ini bermula saat Pemkab Tasikmalaya menganggarkan hibah untuk 1000 lebih penerima di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, pencairan pada 21 yayasan bermasalah. Abdulkodir dan delapan terdakwa lainnya terlibat dalam pemotongan dana hibah tersebut sehingga negara rugi Rp 3,9 miliar.

Ke-21 penerima ini mendapat dana hibah dari Rp 100 juta hingga Rp 250 juta. Usai menerima dana hibah via rekening bank, terdakwa Setiawan memotong dana hibah itu hingga 90 persen. Rata-rata, ke-21 penerima yayasan hanya menerima Rp 10 juta hingga Rp 25 juta.

Adapun kasus ini melibatkan Sekda Pemkab Tasikmalaya Abdulkodir, Maman Jamaludin selaku Kabag Kesra, Ade Ruswandi selaku Sekretaris DPKAD, Endin selaku Kepala Inspektorat, Ala Rahadian dan Eka Ariansyah selaku ASN di Bagian Kesra. Lalu sisanya dari unsur swasta, Lia Sri Mulyani, Mulyana dan Setiawan.

Sembilan terdakwa didakwa Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Jaksa penuntut umum, Isnan Ferdian usai persidangan mengatakan pihaknya akan melaksanakan perintah majelis hakim tersebut. Namun, ia tidak bisa menjamin Uu hadir karena tidak melakukan pemanggilan paksa.

Jika Uu tidak hadir, maka langkah yang mungkin dilakukan adalah menerima penetapan kembali dari majelis hakim di persidangan selanjutnya.

“Kami akan laksanakan (pemanggilan Uu) setelah menerima penetapan dari majelis hakim. Jika tidak hadir, nanti majelis hakim membuat penetapan lagi,” kata Isnan.

Sementara itu dalam sidang lanjutan tersebut dihadirkan, dua orang dari LSM yang menjadi terdakwa. Mereka mengaku uang yang diterima dibelikan tanah dan mobil. Kedua terdakwa tersebut yakni Setiawan dan Lia Sri Mulyani.

“Saya mendapatkan Rp 136 juta,” kata Lia saat ditanya jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar terkait jumlah uang yang diterima dalam kasus ini.

Lia yang merupakan aktivis di suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Tasikmalaya ini mengaku keseluruhan duit yang dia terima sudah habis. Dia pakai uang itu untuk membeli tanah dan juga mobil.

“Saya beli tanah dan mobil yang harganya Rp 45 juta. Sisanya dipakai sehari-hari. Tapi semuanya sudah dikembalikan,” ucap Lia.

Dalam perkara ini, Lia mengaku bertugas untuk mencari yayasan penerima dana hibah bansos. Dia mengaku diminta langsung oleh dua orang PNS bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam dan Eka Ariansyah. Kedua nama itu juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Menurut Lia, setelah dicarikan dia dijanjikan akan diberikan fee.

“Kesepakatan 60 – 40 (persen) dengan Eka. Saya 40 persen untuk satu yayasan,” katanya.

Hal serupa diungkapkan oleh Setiawan. Pria yang sehari-hari mengaku sebagai petani ini mendapatkan uang Rp 385 juta. Seperti Lia, dia juga diminta untuk mencari yayasan penerima hibah.

“Saya dapat Rp 385 juta. Uangnya habis dipakai untuk sehari-hari. Belum saya kembalikan,” jawab Setiawan yang juga ditanya jaksa soal jumlah uang yang didapat.

Dalam kasus ini ada 21 yayasan penerima dana bansos. Dari anggaran yang dicairkan, yayasan hanya menerima 10 persen. Sementara 90 persen disunat. Kasus ini juga melibatkan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Abdul Qodir. (mg2/yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here