Diduga Korupsi Dana Desa, Kades Bantardawa Ditahan Polisi

103
Polres Ciamis melakukan konferensi pers terkait diciduknya Kades Bantardawa (Rizki Aldi Saputra)

CIAMIS – Satreskrim Polres Ciamis membekuk Sa, Kepala Desa Bantardawa, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis karena diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi dari dana desa yang bersumber dari bantuan provinsi dan bantuan keuangan Pemkab Ciamis tahun 2017. Dana tersebut dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan jalan.

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso menyampaikan, terungkapnya kasus dugaan korupsi Kades Bantardawa berawal dari laporan masyarakat. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga memeriksa sampai 33 orang saksi.

Polres Ciamis pun mendapat laporan hasil kerugian negara dari Inspektorat Ciamis mencapai Rp 165.114.097.

Audit Inspektorat terhadap kasus ini mencapai 9 bulan, kemudian Polres Ciamis pun menetapkan kades sebagai tersangka dan langsung menahannya.

“Kepala Desa sudah kita amankan. Menyebabkan kerugian negara sampai Rp 165 juta. Sebelumnya ada pengembalian dari total sekitar Rp 300 juta, tapi tidak full,” ujar Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso, Selasa (14/01/2020).

Menurut Bismo ,modusnya dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, tersangka meminta PPK mengurangi kualitas infrastruktur dan memerintahkan perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban sesuai yang diharapkan dan melakukan peminjaman pribadi.

” Laporan tak sesuai. Uang hasil korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk THR dan tersangka tidak menyetorkan pajak,”ucapnya.

Barang bukti kini sudah diamankan Polisi. Sejumlah dokumen mulai dari APBDes 2017, Proposal DD, Bankab dan Banprov 2017, LPJ tahun 2017, rekening desa, bukti kuitansi penyerahan uang desa dan uang sebesar Rp 25 juta.

“Memang penyelidikan ini memerlukan waktu, audit di Inspektorat saja memerlukan waktu 9 bulan, jadi menunggu hasilnya,”katanya.

Tersangka kepala desa dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 199 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

“Kami mengimbau kepada kepala desa untuk tetap bekerja sesuai prosedur tidak melanggar aturan. Kami juga selalu melakukan asistensi kepada para kepala desa supaya pekerjaan yang dilakukan sesuai aturan yang benar dan baik,” pungkasnya. (mg2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here