Defisit, Perjalanan Dinas Pejabat Daerah Dipangkas

81
Wakil Presiden Jusuf Kalla

Wapres Minta Mendagri Segera Bergerak

RadarPriangan.com, JAKARTA – Besarnya anggaran dinas ke luar kota maupun luar negeri menjadi beban keuangan daerah dewasa ini. Tidak hanya berlaku untuk eksekutif, penyelarasan pun harus dilakukan di lingkaran legislatif di daerah. Ini penting agar tata kelola keuang menjadi lebih efesien dan bermanfaat untuk masyarakat.

“Perjalanan dinas para pejabat daerah menjadi beban APBD dan APBN selama ini. Kalau efesiensi dilakukan, tentu akan berkurang mengingat defisit kas negara semakin membengkak,” terang Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Kamis (18/7).

Untuk mengendalikan hal ini, JK meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan efisiensi perjalanan dinas kepala daerah dan pejabat daerah, khususnya ketika menghadiri acara di pusat pemerintahan Jakarta.

“Saya sudah minta, seperti dikatakan Mendagri, nanti acara-acara itu digabung menjadi satu supaya biaya perjalanan bisa dihemat. Negara sekarang banyak defisitnya, jadi perlu dibantu untuk tidak banyak biaya perjalanan dan biaya acara-acara,” terang JK.

Selain itu, banyaknya acara di Jakarta yang harus dihadiri kepala daerah dapat menyebabkan jalannya pemerintahan di daerah terganggu. Oleh karena itu, Wapres menyarankan agar Kemendagri dapat mengatur supaya sejumlah acara yang harus dihadiri kepala daerah bisa dilakukan dalam satu kali perjalanan dinas.

“Memang bulan-bulan akhir ini terlalu banyak acara, jadi minta maaf mengganggu saudara bupati dan gubernur untuk tidak bekerja optimal di daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga semester pertama tahun 2019 mengalami peningkatan hingga Rp135,8 triliun atau 0,84 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB), dibandingkan dengan semester pertama tahun 2018. Defisit APBN saat ini membengkak dari Rp110,6 triliun atau 0,75 persen dari PDB.

Apa yang disampaikan JK ternyata sudah diterima oleh Tjahjo Kumolo.

“Sudah kami terima pesan dari Pak Wapres. Tentu ini harus didukung. Ini sejalan dengan lima janji yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo dengan melakukan sosialisasi visi-misi pemerintahan hingga ke aparat desa,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ditambahkannya, beberapa langkah itu akan dibagikan ke 7800 pegawai negeri di Kemendagri, dan segera di kirim ke daerah supaya dibaca dan menjadi pedoman.

“Ya harus tegak lurus, apapun harus ikut membangun sistem yang mempercepat birokrasi demokrasi membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, melayani masyarakat, mempercepat birokrasi reformasi dan terintegrasi yang menjadi stabilitas daerah,” papar Tjahjo. (ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here