Dana Santunan Petugas KPPS Gugur Cair Pekan Depan

86

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal pada Pemilu 2019 terus bertambah. Berdasarkan data KPU yang masuk hari ini, Senin (29/4), jumlah anggota wafat mencapai 296 dan sakit 2.151.

Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman menjelaskan, telah mengusulkan anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan santunan kepada petugas KPPS yang meninggal dan sakit.

Menurutnya, korban yang meninggal dan sakit akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diberikan santunan. Namun, ia memastikan proses verifikasi tersebut tidak akan menghambat pemberian santunan yang diharapkan sudah dapat dilakukan mulai pekan depan.

“Proses yang dilakukan KPU sudah selesai pembahasannya. Tinggal dipastikan keputusan besaran dan mekanisme penyalurannya. Jadi mudah-mudahan minggu depan. Semua sudah bisa dilakukan proses awalnya,” kata Arief di Jakarta, Senin (29/4).

Adapun besaran santunan untuk petugas yang meninggal, yang diusulkan lembaganya sebesar Rp36 juta per orang. Sedangkan yang sakit akan mendapat santunan yang besarannya bervariasi hingga Rp30 juta.

“Besaran dana santunan terhadap anggota KPPS yang tertimpa musibah telah diputuskan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, kita terima pagi ini,” ujar Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.

Ia menjelaskan, bahwa besaran santunan ini dibagi menjadi menjadi empat jenis, yaitu meninggal dunia, cacat permanen hingga luka sedang. Sementara besaran meninggal dunia sebanyak 36 juta.

“Jenis kecelakaan kerja yang diberikan santunan, meninggal Rp 36 juta per orang, cacat permanen Rp 30,8 juta per orang, luka berat Rp 16,5 juta per orang dan luka sedang Rp 8,25 juta per orang,” paparnya.

Arief menyatakan, belum mau mengevaluasi banyaknya korban meninggal dalam Pemilu 2019. Ia beralasan KPU saat ini masih fokus dalam rekapitulasi suara yang masih berada di tingkat kecamatan.

“Pelaksanaan pemilu serentak tahun ini berat, karena UU Pemilu mengharuskan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada waktu yang sama, yakni 17 April 2019,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta pemerintah dan DPR agar tidak buru-buru mengambil keputusan cepat terkait pemilu legislative dan presiden secara serentak, menyusul jatuhnya banyak korban.

Ia mengusulkan, agar pemerintah dan DPR terpilih mendatang membentuk kelompok ahli yang terdiri dari ahli politik, hukum dan pemilu untuk mengevaluasi Pemilu 2019.

“Jadi saya kira jangan tergesa-gesa untuk memisahkan antara pemilu DPR dan pemilu presiden. Sekali lagi lakukanlah evaluasi secara menyeluruh, melihat variabel dan sistemnya. Besaran daerah pemilihan dan manajemen teknis tata kelola. Jangan parsial,” tuturnya.

Titi menambahkan tim ahli tersebut juga dapat diminta menyusun draf rancangan sistem pemilu ke depan untuk dibahas oleh DPR dan pemerintah. Sehingga konflik kepentingan antar anggota dewan, serta dengan pemerintah tidak terlalu tinggi. (der/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here