Dana BOS SLB Muhammadiyah Karangpawitan Raib

253

Diduga Dicairkan oleh Kepala SLB yang Lama

RADARPRIANGAN.COM, GARUT – Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) milik Sekolah Luar Biasa (SLB) Muhammadiyah Karangpawitan sebesar Rp63 juta raib. Dana tersebut merupakan jumlah BOS selama dua triwulan. Diduga, uang tersebut telah dicairkan oleh mantan Kepala SLB lama yang telah diberhentikan.

“Memang benar, dana BOS untuk SLB Muhammadiyah Karangpawitan ini selama dua triwulan yakni triwulan III dan IV dicairkan oleh kepala sekolah yang lama. Hal ini bahkan sudah kami laporkan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui  KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan Wilayah XI Garut,” beber Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Karangpawitan, Deden Wahyudin didampingi Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Agus Suhendar, Senin (25/3).

Deden menyebut, dana BOS yang berjumlah Rp63 juta tersebut mrupakan dana triwulan III sebesar Rp29 juta dan triwulan IV Rp 34 juta.

Kepala sekolah lama juga menurut Deden bukan hanya mencairkan dana BOS saja, namun juga membawa pindah 3 guru PNS yang sebelumnya mengajar disana ke SLB al Falah Jaya.

“Tak hanya itu, sebanyak 50 siswa dari SLB Muhammadiyah pun tanpa dipindahkannya ke SLB Alfalah Jaya padahal orangtuanya tak ada yang pernah membuat pernyataan pindah bagi anaknya,” katanya.

Kepala SLB Muhammadiyah Karangpawitan, Bagus Kusnadi  mengaku bahwa dirinya mendapatkan SK pengangkatan sebagai Kepala SLB Muhammadiyah Karangpawitan pada Juni 2018. Ia sendiri baru menerima buku rekening BOS dari mantan kepala SLB pada Selasa, 19 Februari 2019.

Sejak ia menjabat sebagai Kepala SLB Muhammadiyah Karangpawitan ia mengaku tidak pernah menerima penyerahan berkas apapun dari yang lama, termasuk buku rekening. Buku rekening sendiri baru diberikan setelah ia bersama Kasie Pengawas KCD Wilayah XI Garut dan pengawas pembina mendatangi Kepala SLB lama di SLB al Falah Jaya.

“Namun ternyata saat dicek di bank BJB  saldo dalam rekening tersebut sudah kosong karena sudah dicairkan oleh kepala sekolah lama. Padahal  sebelumnya saya telah mendapatkan informasi dari pihak KCD bahwa rekening tersebut sudah diblokir,” ungkapnya.

“Namun anehnya kepala sekolah lama masih bisa mencairkan dana BOS yang seharusnya hanya bisa dicairkanoleh Kepala Sekolah dan Bendahara SLB Muhammadiyah karangpawitan yang sah. Jadi kami selaku kasek berdasar SK pengangkatan yayasan sejak Juni 2018 belum pernah mencairkan dana Bos,” akunya.

Pihaknya, tutur Bagus, sudah berulangkali melakukan pertemuan dengan kepala sekolah lama untuk membahas masalah ini, termasuk yang dipasilitasi oleh pihak KCD. Namun hingga saat ini terkesan tak ada niat baik dari kepala sekolah lama sehingga pihaknya meminta Kadisdik Provinsi Jawa Barat turun langsung membantu menyelesaikannya.

Penyelesaian masalah tersebut menurutnya sangat penting agar pengelola SLB Muhammadiyah Karangpawitan bisa segera beraktifitas memberikan layanan prima kepada peserta didik. Begitupun dalam hal pembenahan manajerial di sekolah yang hingga saat ini belum bisa dilakukan secara optimal akibat adanya permasalahan tersebut.

Kasie Pengawasan KCD Wilayah XI Garut, Akib Ibrahim membenarkan adanya pencaian dana BOS untuk SLB Muhammadiyah Karangpawitan yang dicairkan oleh kepala sekolah yang lama. Pihakya telah melakukan berbagai upaya untuk mencari penyelesaian masalah ini akan tetapi sulit mengingat sikap kepala sekolah lama yang tak kooperatif.

Ia menceritakan bahwa awal mula permasalahan ini berlangsung ketika yayasan pengelola SLB Muhammadiyah Karangpawitan memberhemtikan Kepala SLB Muhammadiyah yang bernama Yayah. Pemberhentian sendiri dilakukan karena Yayah dinggap sudah terlalu lama menjabat sebagai kepal sekolah, delapan tahun tepatnya.

“Kemudian sebgai pengganti Yayah, pihak yayasan mengangkat Bagus Kusnadi menjadi kepala sekolah yang baru,” katanya.

Namun ternyata, kata Akib, keputusan yayasan itu tidak diterima Yayah dan ia tetap menganggap bahwa dirinyalah kepala SLB Muhammadiyah Karangpawitan definitif. Padahal secara aturan hukum sendiri yayasan memiliki kewenangan mengatur kelembagaan yang ada di dalam sekolah di bawah naungannya dan kedudukannya sama dengan pemerintah.

“Apalagi pihak yayasan juga telah melaporkan hal itu kepada pihak KCD dan tak lama kemudian juga disusul dengan adanya surat pengembalian Yayah ke provinsi mengingat yang bersangkutan merupakan PNS. Namun Yayah tetap bersikukuh dirinya masih tetap Kepala SLB Muhammadiyah Karangpawitan dengan alasan punya SK depinitif dari Gubernur,” jelasnya.

Yayah sendiri, menurut Akib sudah diberikan penjelasan secara gamblang akan peratiran tersebut namun tetap tidak mau mengerti. Yayah pun tidak jarang diundang untuk bermusyawarah dengan pihak yayasan dan kepala sekolah yang baru, namun tidak pernah datang.

KCD sendiri, menurutnya sempat jengkel dengan sikap yang didapatkan dari Yayah karena tidak kooperatif sehingga langsung melaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pihak Kadisdik sendiri menyatakan mengambil alih masalah tersebut ke provinsi.

Terkait pencairan dana BOS triwulan IV yang ternayata masih bisa dilakukan oleh Yayah padahal pihaknya sudah meminta pihak Bank BJB untuk memblokir rekeningnya, Akib mengaku dirinya pun sama sekali tidak mengerti kenapa bisa terjadi.

Pascakejadian tersebut, pihakya kembali telah mengumpulkan pihak-pihak terkait sehingga dicapai empat kesepakatan. Kesepakatan tersebut di antaranya, masalah dana BOS yang telah dicairkan kasek lama akan dimusyawarahkan, tiga orang guru PNS yang sebelumnya dibawa pindah Yayah ke SLB Alfalah Jaya akan dikembalikan ke SLB Muhammadiyah Karangpawitan, dan 50 siswa yang dibawa pindah ke SLB Alfalah Jaya juga akan dikembalikan ke sekolah asal yakni SLB Muhammadiyah Karangpawitan.

“Namun setelah semuanya sepakat dengan hal itu, lagi-lagi terjadi perbedaan pendapat sehingga hingga kini masalahya belum juga selesai. Kini masalahnya telah ditangani langsung Disdik Provinsi Jabar,” katanya. (igo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here