Dalami Seleksi Pejabat, Seharian Sekjen Kemenag Diperiksa KPK

85

RADARPRIANGAN.COM, JAKARTA– Aroma tidak beres dalam proses seleksi pejabat di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur terus dikejar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seharian kemarin (27/3), penyidik memeriksa lima orang saksi yang merupakan bagian dari panitia seleksi (pansel) pimpinan tinggi Kemenag.

Salah satu saksi yang dimintai keterangan adalah ketua pansel jabatan pimpinan tinggi Kemenag, Nur Kholis Setiawan. Pria yang kini menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag itu diperiksa selama tujuh jam lebih itu mengaku diminta menjelaskan seputar tahapan seleksi jabatan di institusinya.

“Ya, saya memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan yang diperlukan,” ujar Nur Kholis saat keluar gedung KPK sekitar pukul 17.30.

Pejabat yang mengenakan kemeja putih saat diperiksa itu mengaku diperiksa sebagai ketua pansel yang menyeleksi seluruh calon pejabat tinggi tahun 2019, salah satunya seleksi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jatim.

Nur Kholis mengklaim bahwa seluruh prosedur pengisian jabatan tinggi di Kemenag sudah berjalan sesuai ketentuan. Termasuk seleksi kakanwil kemenag Jatim.

Menurutnya, pansel memiliki standar operasi prosedur (SOP), petunjuk teknis (juknis), dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam melakukan proses seleksi. “Tugas kami adalah menjalankan proses,” jelasnya.

Lalu, bagaimana eks Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy bisa mengintervensi proses seleksi jabatan itu sebagaimana yang disangkakan KPK selama ini? Nur Kholis mengaku tidak tahu menahu.

“Kapasitas kami tentu memberikan penjelasan, memberikan keterangan dari apa yang kami lakukan sesuai dengan SOP yang ada,” ungkapnya.

Dia mengaku sudah menjelaskan semua tahapan seleksi jabatan kepada penyidik KPK. Termasuk, menjelaskan tentang bagaimana Haris Hasanuddin bisa lolos seleksi dan menduduki jabatan kakanwil kemenag Jatim. Nur Kholis enggan membeberkan alasan meloloskan Haris secara lebih rinci.

“Itu ranahnya KPK, kami sudah berikan penjelasan,” ujarnya.

Posisi Nur Kholis sebagai ketua pansel sempat mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Hal itu lantaran Nur Kholis merangkap dua jabatan lain di Kemenag. Selain menjadi ketua pansel, Nur Kholis juga didaulat sebagai sekjen dan plt irjen Kemenag. Menanggapi hal itu, Nur Kholis menyebut rangkap jabatan tersebut tidak menyalahi prosedur.

“Mengapa saya ditugasi sebagai Plt irjen, karena sejak 5 Oktober 2018 saya kan dikukuhkan sebagai sekjen kemenag, dan sebelum itu saya sebagai irjen, terangnya.

Kekosongan posisi irjen itu yang kemudian diisi Nur Kholis dengan status plt. Aturan dalam manajemen kepegawaian, eselon 1 tidak bisa dijabat Plt oleh eselon 2, terang pejabat eselon 1 di Kemenag tersebut.

Nur Kholis menyebut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan ketua pansel dimungkinkan diisi oleh seorang sekjen. Apalagi, jabatan itu juga dikukuhkan melalui surat keputusan (SK) menteri.

“Saya sebagai sekjen dan siapapun itu ex officio bertindak (menjabat ketua pansel, red),” imbuhnya.

Terkait indikasi bahwa rangkap jabatan itu rentan dengan praktik kongkalikong dalam proses seleksi jabatan? Nur Kholis menyebut bahwa cara kerja ketua pansel berdasar pada SK menteri tersebut.

“Jadi, ada dua, panitia seleksi, saya sebagai ketua, sekretaris dan tiga anggota, lalu ada panitia pelaksana yang diketuai kepala biro kepegawaian,” paparnya.

Selain memeriksa Nur Kholis, KPK kemarin juga mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi lain yang merupakan bagian dari pansel jabatan pimpinan tinggi di Kemenag. Yakni, sekretaris pansel Abdurrahman Masud, kemudian tiga anggota pansel yakni Khasan Effendy, Kuspriyomurdono dan Rini Widyantini. Serta seorang konsultan Abdul Wahab yang tidak hadir.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam pemeriksaan kemarin penyidik mendalami tentang proses seleksi jabatan di Kemenag. Mekanisme tersebut perlu didalami untuk melengkapi alat bukti yang dimiliki KPK.

“Jadi penyidik ingin menggali lebih jauh mengenai informasi terkait proses seleksi pejabat tinggi,” ungkap mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. (tyo/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here