Bupati Meradang, Sejumlah Proyek Pembangunan Gagal

68
Bupati Garut Rudy Gunawan

RadarPriangan.com, GARUT – Bupati Garut Rudy Gunawan merasa kecewa dengan pembangunan proyek pasar, Puskesmas, dan sejumlah proyek lainnya di Kabupaten Garut.

Bahkan kata Bupati, semua proyek Puskesmas gagal. “Pembangunan semua Puskesmas itu gak benar, 100 persen puskesmas itu gak benar,” kata Rudy.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan kata Rudy, kondisi bangunan Puskesmas tidak sesuai dengan harapan, seperti kualitas pintu yang buruk.

Tidak sesuainya kualitas pembangunan  seperti Puskesmas, Pasar, dan lainnya akan menjadi kajian Pemkab Garut. Hal tersebut sangkan ke depan penggunaan anggaran dan hasil seluruh proyek dapat berjalan sesuai ketentuan.

“Saya keliling ke semua daerah terus lihat Puskesmasnya, Wah semuanya gak bener. Pintunya saja pakai papan, saya ke Pameungpeuk saya keliling hampir semua puskesmas gak benar,” cetusnya.

Pihaknya  sangat menyesalkan buruknya proyek pembangunan di Garut. Pasalnya, dampak kerugian terhadap masyarakat cukup luas. Tidak hanya itu, rencana pembangunan pun menjadi terlambat untuk dinikmati masyarakat.

“Gak tahu, gak tahu kenapa ya, kinerja initerus menurun,” kata Bupati sambil geleng geleng kepala.

Sebelumnya, Rudy mengungkapkan beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di sejumlah dinas. Ia menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan fisik di lapangan, pada tahun 2018 BPK telah menemukan kerugian negara dari sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Garut, sebesar Rp 1,8 miliar.

Adapun nilai kerugian negara paling besar berasal dari proyek pembangunan Pasar Leles yang jumlahnya Rp 670 juta an. Selain itu, Bupati menyebutkan, proyek lainnya yang menimbulkan kerugian negara, yakni proyek sejumlah ruas jalan.

“Pada tahun 2018 BPK mencatat ada kerugian negaranya Rp 1,8 miliar dari temuan beberapa dinas, ada 30 proyek,” kata Bupati.

Untuk menerapkan efek jera terhadap rekanan yang tidak bertanggungjawab. Pihaknya akan menerapkan sejumlah aturan di antaranya tidak akan membayar biaya proyek apabila proyek di sub kontrakan ke rekanan lain.

“Ya makanya, kami harus tegas. Jika proyek terbukti di sub kontrakan, kami akan tindak,” ujarnya.

Rudy menerangkan, kerugian uang negara itu sesuai aturan harus dikembalikan dalam jangka waktu 60 hari ke depan. Jika tidak dikembalikan dalam batas waktu tertentu maka pihak pelaksana dalam proyek tersebut akan dilanjutkan pada hukum pidana.

“Setelah waktu 60 hari tidak bayar, maka bisa dipidana,” katanya. (erf) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here