Budi Budiman Disodori 20 Pertanyaan oleh KPK

121
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus suap anggaran DAK, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/5). (FIN)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pemeriksaan perdana kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018, Kamis (8/5). Pemeriksaan kali ini menghadirkan tersangka sekaligus Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman.

Kepada awak media, Budi menerangkan dirinya diajukan sekitar 20 pertanyaan oleh penyidik. Namun, ia enggan merinci pertanyaan tersebut secara garis besar.

“Banyak, ada 20 (pertanyaan) tadi. Tanya penyidik aja ya. Masih dalam proses penyidikan,” ujar Budi usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, kemarin (8/5).

Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, ini merupakan pemeriksaan perdana kasus tersebut. Kata dia, materi penyidikan masih seputar penyampaian hak-hak tersangka Budi Budiman selama proses penyidikan.

“Diklarifikasi juga beberapa informasi-informasi awal yang perlu diketahui dan dipastikan oleh tim penyidik,” paparnya.

Kendati telah ditetapkan sebagai tersangka, akan tetapi Budi belum menjalani masa tahanan. Menanggapi hal ini, Febri menyatakan proses penyidikan masih berlangsung. Pihaknya masih perlu memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan sebelum memutuskan akan menahan Budi atau tidak.

“Yang pasti pemeriksaan masih berjalan sampai dengan saat ini. Saya belum dapat informasi terkait apakah ada rencana penahanan atau tidak,” tandasnya.

Dalam perkara ini, Budi Budiman ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menyuap Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo dan kawan-kawan sebesar Rp400 juta.

Suap diduga diberikan agar Kota Tasikmalaya mendapat alokasi DAK senilai Rp124,38 miliar. Suap diserahkan dalam dua tahap, yakni pada Juli 2017 dan April 2018.

Atas perbuatannya, tersangka BBD disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here