Berkas Perkara Match Fixing Segera P21, Tersangka Pengaturan Skor Segera Disidang

138

RADARPRIANGAN.COM, JAKARTA  – Tim Jaksa Peneliti pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung masih terus melakukan penelitian berkas perkara kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola di Indonesia.

Penelitian untuk melihat apakah berkas perkara para tersangka telah memenuhi unsur formil dan materil untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. Namun dari Informasi yang diterima FIN dari seorang sumber di Kejaksaan Agung, bahwa berkas perkara telah memenuhi unsir formil dan materil dan akan dinyatakan lengkap (P21) pada awal pekan depan.

Dikonfirmasi hal ini, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Noor Rachmad menegaskan hingga kini lima berkas perkara kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola yang diterima dari penyidikSatgas Antimafia Bola Mabes Polri masih diteliti tim penuntut umum (JPU). “Belum-belum (P21), sepertinya tapi terakhir jika dapat dipenuhi petunjuknya jaksa ya P21,” katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (29/3).

Dia menegaskan jadi Lima berkas perkara dengan enam tersangka atas namaPriyanto eks Komisi Wasit Asprov Jateng,Anik anak Priyanto,Johar Lin Eng Ketua Asprov Jateng,Dwi Irianto atau Mbah Putih,Nurul Safarid wasit pertandingan); danML Staf Direktur Perwasitan PSSI hingga saat ini masih dalam penelitian jaksa di Kejaksaan Agung.”Jadi gini, berkas dilimpahkan ke sini (kejaksaan), lalu kita teliti, jika tidak lengkap kita kembalikan dengan petunjuk, jika petunjuk dipenuhi kita P21,” jelasnya.

Disinggung soal berkas perkara atasanama tersangka Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono dan Gigit Waluyo, Noor Rachmad yang juga pernah menjabat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) menegaskan hingga saat ini Kejaksaan hanya baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk nama tersangka Joko Driyono. “Joko berkasnya sampai sekarang kita belum kita terima, baru SPDP aja,” tegasnya.

Sementara, kuasa hukum pelapor korban mafia sepak bola, Lasmi Indaryani, Boyamin Saiman berharap jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung bisa dengan cepat menyatakan lima berkas perkara lengkap atau P21. Meskipun memang berkas perkara itu tidak dapat dipaksakan karena harus memenuhi unsur formil dan materil. “Ya kita berharap berkas P21 secepatnya,” katanya kepada FIN.

Menurutnya, dengan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan maka masyarakat dapat mengetahui kronologis pengaturan skor yang terjadi selama dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. “Kalau sudah lengkap kan di sidang, nanti di sidang terlihat kronologisnya , jadi publik tidak bertanya-tanya lagi,” jelasnya.

Ia berharap nantinya jaksa penuntut umum berani untuk memberikan tuntutan maksimal terhadap para tersangka, agar kedepan tidak terjadi kembali pengaturan skor pertandingan sepak bola. “Kita lihat saja berani tidak jaksa tuntut maksimal,” katanya.

Sementara, rencana permohonan penangguhan penahanan Joko Driyono (Jokdri) yang kabarnya akan dilayangkan oleh tim kuasa hukumnya, hingga kini belum juga diterima oleh pihak penyidik Satgas Antimafia Bola Polri.

Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Polri Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, tim penyidik hingga empat hari pasca penahanan Jokdri sejak Senin (25/3) lalu, belum menerima adanya surat permohonan penangguhan penahanan dari kuasa hukumnya.”Sampai saat ini juga suratnya belum ada di penyidik,” ujar Argo saat dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin .

Menurut Argo, langkah kuasa hukum Jokdri itu merupakan haknya dan tidak ada persoalan jika memang ingin diajukan kepada penyidik. “Kita tidak bisa intervensi penyidik. Jadi, kalaupun ada rencana dari kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan sah-sah saja, tinggal nanti bagaimana hasilnya itu ya subjektifitas dan kewenangan penyidik,” jelasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Joko Driyono, Andri Bimasetta memang sempat berencana mengajukan surat penangguhan penahanan mantan orang nomor satu di organisasi sepak bola tanah air tersebut, namun hal itu rupanya belum juga terealisasikan.”Penangguhan penahanan belum diajukan mas, kami (kuasa hukum) masih berdiskusi terkait rencana itu,” ujar Andri. (mhf/lan/fin/tgr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here