Baru Tiga Parpol Laporkan Dana Kampanye

129
Kampanye partai politik saat Pemilu 2019. (jawapos.com)

RadarPriangan.com, JAKARTA – Partai peserta Pemiu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Per 1 Mei, baru ada tiga partai yang menyerahkan, yakni PKS, Gerindra dan Nasdem.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberi batas waktu penyerahan 15 hari pasca pemungutan suara atau tepatnya hari ini 2 mei 2019

Ketentuan pelaporan dana kampanye tersebut diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setelah melaporkan dana kampanye awal, peserta pemilu wajib melaporkan pengeluaran dana kampanye. Dalam Pasal 335, seluruh peserta Pemilu wajib melaporkan LPPDK paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara.

Pertama, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaporkan dengan besaran dana kampanye mencapai Rp138 miliar yang terdiri dari 533 caleg. Dan besaran biaya kampanye partai sebesar Rp12 miliar. Hal itu disampaikan, Ketua Biro Akuntansi dan Keuangan, DPP PKS Unggul Wibawa

“Selain mengikuti aturan yang berlaku, pelaporan pertama juga menjadi komitmen PKS. Menurutnya, dengan penyerahan LPPDK di awal, masyarakat bisa melihat jika PKS menjadi partai yang berkomitmen. Kami melaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan KPU,” terang Unggul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin, Rabu (1/4).

Terpisah, Bendahara Umum Partai Gerindra, Thomas M Djiandono menyampaikan, penerimaan yang dicatat dari para caleg gerindra sebesar Rp135 miliar. Dari angka tersebut, diakui Thomas 72,5 persen dikeluarkan untuk biaya alat peraga kampanye.

“Hampir 95 persen (dana kampanye-red) dari caleg. Sekitar Rp1 miliar dari partai, dari Gerindra sendiri. Jadi tidak ada dana dari luar,” jelas Thomas.

Ia melanjutkan, pengeluaran dana caleg bervariasi, mulai dari Rp100 juta sampai Rp1 miliar. Bedanya besaran biaya kampanye diakui Thomar karena masing-masing caleg mempunyai kegiatan yang berbeda.

Thomas menyerahkan 11 boks yang berisi berkas sebagai bukti-bukti pengunaan dana kampanye. Sudah kita sampaikan ke teman-teman di KPU, nanti akan diaudit selama sebulan oleh auditor publik, dan dalam hal itu kita kita akan bekerja sama-sama, jelasnya. Ia merinci, dari 72,5 persen atau sekitar Rp 97 miliar digunakan untuk APK.

“Ada juga untuk biaya kampanye tatap muka sebesar Rp16 miliar dan Rp5 miliar untuk pertemuan terbatas. Sisanya lain-lain.jika dibandingkan dengan Laporan Awal Dana Kampanye, naik cukup signifikan, yakni dari yang semula Rp75 miliar menjadi Rp135 miliar,” tuturnya.

Lebih lanjut ia pun mengaku tidak ada kesulitan dalam mengumpulkan LPPDK. Hanya saja, kompleksitias pengumpulan dari seluruh kabupaten/kota yang memerlukan cukup waktu.

“Tantangannya cuma waktu aja, tim kami selama ini di Gerindra juga fokusnya terhadap laporan keuangan legislatif dulu. Baru sudah itu kita akan sampaikan Pilpres nanti di hari Kamis 2 Mei 2019(hari ini),” paparnya.

Sementara itu, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) melaporkan LPPDK sebesar Rp259 miliar. Dengan rincian Rp80 miliar bersumber dari partai dan Rp177 miliar dari calon legislatif.

Wasekjen Partai Nasdem Dedi Ramanta menjelaskan, jika dirata-rata calon legislatif di Partai Nasdem menghabiskan dana sebesar Rp4 miliar.

Ia pun menuturkan, Partai Nasdem menyerahkan LPPDK yang menjadi kewajiban partai di Pemilu 2019.

“Ini juga menjadi syarat mutlak yang mesti ditempuh partai sebagai bagian dari akuntabilitas dana kampanye. Publik nantinya bisa mendapatkan keterangan yang lebih detail bagaimana partai dan caleg bekerja terkait dengan sumber penerimaan dan pembiayaan proses pemilu 2019 ini,” tegasnya.

“Dengan memberikan LPPDK ini, kami berharap bahwa slogan Partai Nasdem sebagai partai yang bersih dan akuntabel terpenuhi. Tidak hanya di atas kertas tapi dalam hal praktik. Kami transparan terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Publik bisa mengakses nanti di KPU maupun Bawaslu,” imbuhnya kembali.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat mengatakan, penyerahan LPPDK menjadi syarat mutlak. Jika tidak, keterpilihannya dalam Pemilu 2019 bisa dibatalkan. Dalam aturannya, peserta pemilu yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bisa dibatalkan statusnya sebagai peserta pemilu, terangnya. Arief meminta kepada peserta pemilu untuk mematuhi jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, peserta pemilu diminta memperhatikan kelengkapan LPPDK.

Komisioner KPU Hasyim Ashari menambahkan, sesuai dengan ketentuan, LPPDK diserahkan langsung kepada kantor akuntan public yang telah ditunjuk secara resmi oleh KPU. Ia juga mengimbau kepada peserta pemilu untuk tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu. (khf/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here