Anggota DPR RI Markus Nari Ditahan KPK, terkait Korupsi e-KTP

198
KPK menahan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari, Senin (1/4). Dia ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. (FIN)

RADARPRIANGAN.COM, AKARTA- Perjalanan Markus Nari akhirnya berakhir. Setelah sekian lama berkilah dengan alibi-alibinya, kemarin (1/4) anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya itu resmi ditahan dengan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ya, penanhanan Markus Nari terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e). “MN ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, tadi malam (1/4).

Sebelumnya, KPK pada Senin telah memeriksa Markus Nari dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Usai diperiksa, Markus Nari memilih diam saat dikonfirmasi awak media seputar kasusnya tersebut. Untuk diketahui pada 19 Juli 2017, KPK telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait e-KTP.

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus e-KTP.

Atas perbuatannya tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, KPK juga menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus Nari disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(riz/ful/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here