Amien Rais: People Power Bukan Untuk Ganti Presiden

114
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais (tengah) bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Amien Rais diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana. (Faisal R Syam / FAJAR INDONESIA NETWORK)

Diperiksa 10 Jam, Dicecar 37 Pertanyaan

RadarPriangan.com, JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais diperiksa selama 10 jam oleh aparat Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (24/5). Amien datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sekitar pukul 10:30 WIB. Dan baru keluar pemeriksaan pukul 20.42.

Usai diperiksa dia mengatakan bahwa kondisinya sehat. “Sehat alhamdulillah,” kata Amien Rais kepada awak media di Polda Metro Jaya, Jumat (24/5).

Amien yang diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan makar dengan tersangka Eggi Sudjana membeberkan apa-apa yang menjadi pertanyaan penyidik kepada awak media. Menurutnya, dalam pemeriksaan itu dia dicecar sejumlah pertanyaan terkait ucapan ‘People Power’.

“Ya ada, sebanyak 37 pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh penyidik terkait kasus tersebut,” kata Amien yang memenuhi panggilan polisi dengan membawa buku berjudul ‘Jokowi People Power’.

“Saya mengatakan people power itu konstitusional, demokratis dan dijamin oleh HAM. Gerakan rakyat yang sampai menimbulkan kerugian, bentrok, atau kehancuran bagi negara itu jelas enggak boleh,” tambahnya.

Lebih jauh, berdasarkan kacamatanya, pernyataam People Power atawa gerakan rakyat yang dilontarkan oleh tersangka Eggi Sudjana bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang saat ini.

Pernyataam people power yang sebenarnya itu merujuk soal kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2019. Dimana cara people power itulah dimaksudkan sebagai penolakan atas kecurangan yang terjadi.

“Sesungguhnya people power itu enteng-etengan, bukan mau menganti rezim atau menjatuhkan presiden sama sekali, jauh. Tapi kalau sampai terjadi kecurangan, kejahatan pemilu bersifat terstruktur, masif, sistematik maka tentu kita nggak perlu lagi mengakui hasil KPU itu,” jelasnya.

Terlepas dari itu, Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu juga mengommentari rencana tim BPN mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyebut, kalau dirinya sangat pesimis MK dapat mengubah keadaan yang dikeluhkan tim BPN, terkait kecurangan Pemilu 2019.

“Insyaallah kita sudah turun (untuk mengajukan gugatan sengketa) ke MK, Walaupun saya pesimis, MK bisa mengubah keadaan,” ujarnya.

Sebagai informasi, tim kuasa hukum BPN Prabowo- Sandiaga saat ini telah mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (24/5) malam, sekitar pukul 20.30 WIB, dan langsung dipimpin oleh mantan pimpinan KPK Bambang Widjajanto.

Sementara itu, Amien rais sendiri diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan makar tersangka Eggi Sudjana yang saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Penahanan dilakukan, sejak 14 Mei 2019 kemsri, hingga 20 hari ke depan, berdasarkan surat perintah penahanan dengan Nomor SP.HAN/587/V/2019/Ditreskrimum. (Mhf/gw/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here